Pantau - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya memastikan bahwa anggaran retret kepala daerah gelombang kedua di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor tidak melebihi Rp500 juta untuk keseluruhan rangkaian acara.
Anggaran Efisien, Peserta Terbatas
"Ya ini saya masih rekap ya, tetapi saya pastikan tidak lebih dari Rp500 juta untuk keseluruhan acara dari awal hingga akhir. Jadi angkanya jauh di bawah yang kemarin (Rp13 miliar) karena aset dari Kemendagri dan banyak penghematan di sini", ungkap Bima Arya.
Penghematan anggaran dilakukan karena jumlah peserta jauh lebih sedikit dibanding gelombang pertama di Magelang, dari 1.000 menjadi hanya 84 orang di IPDN Jatinangor.
Efisiensi juga tercapai melalui pemanfaatan fasilitas yang sudah tersedia di IPDN serta seremoni penutupan yang dirancang terbatas sesuai kebutuhan.
"Karena tamunya juga terbatas, kemungkinan besar mungkin Presiden belum dijadwalkan untuk menghadiri, karena itu penutupannya juga tidak mengundang banyak pihak, dilakukan secara sederhana", jelasnya.
Seluruh pembiayaan acara dibiayai oleh Kementerian Dalam Negeri, kecuali biaya perjalanan peserta yang dibebankan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah.
"Kalau biaya perjalanan itu kan dibebankan kepada alokasi APBD masing-masing. Tapi sisanya semua adalah dari Kemendagri", tambahnya.
Materi Retret Bahas Isu Strategis dan Program Nasional
Retret yang berlangsung selama empat hari, mulai Senin hingga Kamis (26 Juni), dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Materi retret disesuaikan dengan dinamika global dan domestik terbaru, termasuk perkembangan konflik Iran-Israel, kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah Donald Trump, serta program-program nasional seperti makan bergizi gratis dan koperasi desa (kopdes).
"Dulu waktu itu belum juga ada koordinasi tentang makan bergizi gratis, kopdes, dan lain-lain. Nah itu hal yang dibahas di sini", terang Bima Arya.
Berdasarkan data per 22 Juni 2025, retret ini diikuti oleh 86 kepala dan wakil kepala daerah, terdiri dari dua gubernur, tiga wakil gubernur, 38 bupati, 37 wakil bupati, tiga wali kota, dan tiga wakil wali kota.
Sembilan kepala/wakil kepala daerah tidak hadir karena enam di antaranya sedang sakit dan satu izin karena kedukaan.
Selama kegiatan berlangsung, peserta menerima enam materi utama, yaitu Ketahanan Nasional dan Wawasan Kebangsaan; Astacita; Program Kementerian dan Lembaga; Tugas dan Fungsi Kepala Daerah; Kepemimpinan dan Komunikasi Politik; serta Team Building.
Sebanyak 31 kementerian dan lembaga dijadwalkan mengirimkan narasumber dalam kegiatan tersebut.
- Penulis :
- Balian Godfrey
