Pantau - Dinas Pendidikan Kota Semarang akan menggelar Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) gelombang kedua untuk jenjang sekolah dasar (SD) pada akhir Juni atau awal Juli 2025 karena masih banyak SD negeri yang kekurangan pendaftar.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang, Bambang Pramusinto, mengungkapkan bahwa hingga penutupan SPMB gelombang pertama, dari total 14.476 kursi yang tersedia di SD negeri, baru 12.925 orang yang mendaftar.
"Ini kami sudah mempersiapkan perubahan peraturan wali kota (Perwal) dan perubahan petunjuk teknis (juknis) untuk mengadakan SPMB Gelombang 2 untuk SD di akhir Juni atau awal Juli mendatang," ungkapnya.
Sejumlah SD Negeri Masih Kosong
Menurut Bambang, ada 36 SD negeri yang menjadi perhatian karena minimnya jumlah pendaftar.
"Ada 36 SD negeri, ada beberapa yang masih kosong," ia mengungkapkan.
Salah satu penyebab rendahnya minat pendaftaran adalah persoalan kartu keluarga (KK), khususnya bagi warga 'boro' atau warga luar daerah yang tinggal di Kota Semarang.
Warga 'boro' tidak dapat mendaftarkan anak mereka ke SD negeri karena sistem SPMB mewajibkan KK beralamat Kota Semarang.
"Kalau di jenjang SMP kan ada jalur prestasi. Walau KK-nya luar kota, dia bisa mengakses SPMB. Kalau di SD kan tidak ada jalur prestasi, jadi sementara belum menampung warga yang KK-nya luar kota," jelas Bambang.
Wilayah padat penduduk seperti Simpang Lima dan Peterongan banyak dihuni warga 'boro' yang terkendala dalam proses pendaftaran.
SPMB Tetap Online, Merger Jadi Solusi Akhir
Pelaksanaan SPMB gelombang kedua akan tetap dilakukan secara online seperti pada gelombang pertama.
Namun untuk keperluan verifikasi atau mutasi, masyarakat tetap diharuskan datang langsung ke Posko SPMB.
Disdik tidak menutup kemungkinan melakukan merger antar sekolah jika masih ada SD yang kekurangan murid meskipun sudah dibuka gelombang kedua.
"Kalau SPMB kedua masih menyisakan sekolah kosong, kami akan lakukan perencanaan, salah satunya 'merger' sekolah, supaya SDM-nya efisien," ujar Bambang.
Disdik Kota Semarang berharap kebijakan ini dapat mengisi kekosongan bangku di SD negeri dan memberi akses yang lebih luas kepada masyarakat.
- Penulis :
- Arian Mesa
