Pantau - Anggota Komisi V DPR RI Irine Yusiana Roba Putri mendesak Pemerintah Pusat segera melakukan intervensi atas keterisolasian Pulau Enggano, Bengkulu, yang telah berlangsung sejak Maret 2025 akibat kedangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai.
“Maka kita harapkan Pemerintah pusat untuk turun tangan dan melakukan intervensi demi memastikan setiap warga Indonesia berhak mendapat hak-hak dasar dan perlindungan dari Negara,” tegas Irine dalam pernyataannya, Rabu (25/6).
Transportasi Laut Lumpuh, 4.000 Warga Terisolasi Berbulan-bulan
Pelabuhan Pulau Baai di Provinsi Bengkulu mengalami pendangkalan selama delapan bulan terakhir, mengakibatkan kapal tidak dapat bersandar. Penumpang bahkan harus diturunkan di tengah laut.
Akibatnya, 4.000 warga Pulau Enggano mengalami keterisolasian selama berbulan-bulan. Masyarakat menghadapi krisis bahan makanan, hasil panen membusuk, dan akses terhadap layanan kesehatan nyaris terputus.
“Distribusi barang terputus, hasil pertanian tidak dapat dipasarkan, akses layanan kesehatan terhambat, dan aktivitas ekonomi lokal lumpuh. Situasi ini bukan sekadar gangguan logistik, tetapi mencerminkan kerentanan sistemik dalam pengelolaan transportasi wilayah kepulauan,” kata Irine.
Negara Dianggap Abai terhadap Konektivitas Wilayah Maritim
Irine menilai krisis Pulau Enggano menjadi bukti lemahnya komitmen negara dalam menjamin keterhubungan antardaerah, terutama wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
“Persoalan kedangkalan alur pelabuhan adalah isu teknis yang bisa diprediksi dan seharusnya diantisipasi. Tapi ironisnya ini dibiarkan cukup lama terjadi tanpa solusi konkret. Akhirnya yang dikorbankan adalah kehidupan masyarakat,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa dalam konteks UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, negara wajib menjamin konektivitas sebagai bagian dari pelayanan dasar.
“Padahal kita adalah negara maritim yang punya banyak sekali pulau,” tambahnya.
Irine juga menyoroti inkonsistensi komitmen Indonesia terhadap Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 (SDGs).
“Kita sering bicara lantang soal SDGs di forum internasional. Tapi mirisnya, masih ada wilayah kita sendiri yang terputus total dari layanan dasar. Ini miris sekali,” ungkapnya.
Dorongan Solusi Konkret dan Sistemik
Irine meminta Kementerian Sosial dan lembaga terkait segera menjamin ketersediaan pangan dan layanan kesehatan dasar di Pulau Enggano.
Ia juga mendorong Kementerian Perhubungan memastikan kapal logistik dan penumpang tetap bisa menjangkau Enggano meski kondisi pelabuhan tidak ideal.
“Kementerian Perhubungan agar memastikan layanan perkapalan bisa tetap reach Pulau Enggano. Sesuaikan dengan kondisi yang ada di sana,” ujarnya.
Irine juga mendorong penggunaan Dana Desa dan BUMDes secara fleksibel untuk menyewa kapal alternatif selama masa darurat.
“Penguatan sistem perencanaan dan mitigasi infrastruktur transportasi khususnya untuk daerah rawan keterisolasian seperti pulau-pulau kecil juga harus jadi catatan bagi Pemerintah. Ini menjadi solusi jangka menengah dan jangka panjang,” katanya.
Komisi V Siap Panggil Kementerian Terkait
Komisi V DPR akan meminta klarifikasi dari Kementerian Perhubungan dan kementerian teknis terkait, serta mendorong evaluasi menyeluruh atas tata kelola konektivitas wilayah kepulauan.
“Pulau Enggano adalah cermin dari bagaimana negara memandang wajah terdepan Indonesia. Komitmen terhadap pemerataan pembangunan tidak boleh berhenti di atas kertas,” tegas Irine.
“Tindakan cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan adalah satu-satunya jalan agar kejadian ini tidak berulang,” pungkasnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
