Pantau - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan pentingnya etika dan inklusivitas dalam tata kelola kecerdasan artifisial (AI) pada Forum Global UNESCO tentang Etika AI yang digelar di Bangkok, Thailand.
Integrasi Prinsip Etika AI dalam Kebijakan Nasional
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip etika dan inklusivitas AI UNESCO ke dalam penyusunan kebijakan nasional secara konkret.
"Indonesia telah mengintegrasikan prinsip-prinsip etika dan inklusivitas AI UNESCO ke dalam penyusunan kebijakan dan tata kelola secara nyata," ungkapnya.
Nezar menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya memberikan dukungan normatif terhadap Rekomendasi UNESCO 2021 tentang Etika AI, tetapi juga telah mengambil langkah substantif untuk mengimplementasikannya secara nasional.
Beberapa langkah yang dilakukan antara lain:
- Menyusun Peta Jalan Kecerdasan Artifisial berbasis etika yang kini memasuki tahap akhir dan melibatkan banyak pemangku kepentingan.
- Menyelesaikan Penilaian Kesiapan AI Nasional (AI-RAM) untuk memetakan potensi dan tantangan AI di berbagai sektor.
- Menerbitkan Surat Edaran Menteri tentang Etika AI sebagai pedoman awal bagi sektor industri dan publik.
Menjadikan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai landasan legal dalam perlindungan data dan etika pemrosesan informasi berbasis AI.
Dorong Kolaborasi Negara Berkembang untuk Tata Kelola AI
Dalam forum yang berlangsung 24–27 Juni 2025 tersebut, Nezar menyoroti tiga tantangan utama yang dihadapi negara berkembang dalam merumuskan tata kelola AI, yakni:
- Menjaga keseimbangan antara kebutuhan regulasi dan dorongan inovasi.
- Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia digital.
- Kesenjangan infrastruktur dan standar teknis antarwilayah.
Nezar mendorong kerja sama antarnegara berkembang (global south) untuk mengatasi tantangan bersama dan memastikan tidak ada negara yang tertinggal dalam era transformasi AI.
"Bagi Indonesia, kerja sama internasional, terutama global south, bukan hanya soal berbagi teknologi, tetapi yang paling mendasar adalah berbagi tanggung jawab untuk AI yang etis dan inklusif. Kita juga harus memastikan tidak ada satu pun negara yang tertinggal dalam transisi AI yang transformatif," ujarnya.
Forum ini dihadiri oleh para pemimpin dunia, pakar AI, industri, dan akademisi dari berbagai negara yang meninjau perkembangan tata kelola AI masing-masing sejak adopsi rekomendasi UNESCO tahun 2021 oleh lebih dari 194 negara.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
