Pantau - Sebanyak 98 calon pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural digagalkan keberangkatannya oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta, bekerja sama dengan Polri dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), karena hendak menuju negara-negara yang saat ini dilanda konflik, seperti Yaman dan Arab Saudi.
Modus dan Negara Tujuan Calon PMI
Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Johanes Fanny Satria Cahya Aprianto, mengungkapkan bahwa para WNI ini akan berangkat ke luar negeri secara nonprosedural.
"Para WNI tersebut rencananya akan diberangkatkan ke sejumlah negara, seperti Yaman, Arab Saudi, Kamboja, dan Malaysia," ungkapnya.
Modus yang digunakan oleh para PMI ilegal ini adalah berangkat secara mandiri atau difasilitasi oleh kerabat dan kenalan yang sudah berada di negara tujuan.
Menurut Johanes, proses identifikasi para calon PMI ini cukup menantang.
"Proses identifikasi para calon PMI ini tidaklah mudah, karena banyak dari mereka menyamar sebagai pelancong atau wisatawan," ia mengungkapkan.
Dugaan TPPO dan Perlindungan Korban
Kasubdit III Direktorat PPA/PPO Bareskrim Polri, Kombes Amingga Primastito menyebutkan bahwa hasil penyelidikan awal mengindikasikan adanya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap 98 orang ini.
"Upaya pencegahan ini dilakukan agar para WNI tidak menjadi korban konflik seperti di Timur Tengah yang saat ini sedang terjadi peperangan," ujarnya.
Banyak dari korban direkrut untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga, pegawai restoran, hingga menjadi bagian dari industri perjudian online dan penipuan (scam) di Kamboja.
"Kondisi ini sangat memprihatinkan, apalagi di negara tujuan seperti Kamboja dan kawasan Timur Tengah saat ini tengah terjadi konflik," tambahnya.
Sebagian besar calon PMI direkrut oleh orang yang mereka kenal secara pribadi, seperti tetangga atau kerabat dekat.
Skema ini membentuk jaringan rekrutmen terselubung yang cukup luas dan sulit dideteksi secara langsung.
PMI nonprosedural yang gagal diberangkatkan akan menjalani proses assessment untuk mengungkap jaringan perekrut yang terlibat.
"Setelah proses tersebut, mereka akan diserahkan kepada BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) untuk dipulangkan dan diberikan perlindungan," jelas Johanes.
- Penulis :
- Arian Mesa
