Pantau - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji, menekankan bahwa penyelesaian masalah stunting tidak bisa disamaratakan dengan pendekatan dari Jakarta karena setiap daerah memiliki dinamika yang berbeda.
“Di masing-masing daerah punya permasalahan yang berbeda-beda, maka kemarin saya ke NTT, salah satu masukannya adalah bagaimana penyelesaian itu jangan semua pakai cara-cara Jakarta, harus menggunakan cara-cara NTT,” ungkapnya saat menghadiri kirab Hari Keluarga Nasional (Harganas) di Kantor Kemendukbangga/BKKBN Jakarta.
Ia menyampaikan pengalamannya saat meninjau Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki prevalensi stunting tinggi, yakni 37 persen berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).
Edukasi Orang Tua dan Pendekatan Budaya Jadi Kunci
Wihaji menekankan perlunya pemerintah daerah untuk terjun langsung ke lapangan serta memberdayakan tim pendamping keluarga (TPK) dan penyuluh agar dapat memberikan edukasi secara tepat kepada para orang tua.
“Memang butuh keseriusan terjun ke lapangan untuk memberikan edukasi, kita jangan pernah menyalahkan mereka (orang tua), tetapi memang ada beberapa pemahaman yang belum sampai ke mereka, dan itu butuh kerja keras TPK, salah satunya adalah harus menggunakan cara-cara lokal, sehingga ada pendekatan budaya maupun pendekatan yang lain,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kegiatan seremonial seperti seminar dan diskusi sebaiknya dikurangi, dan fokus lebih diarahkan pada upaya nyata di lapangan serta perbaikan dan pemutakhiran data.
“Saya minta teman-teman TPK untuk terjun ke lapangan, pastikan datanya karena salah satu kekuatan untuk menyelesaikan permasalahannya adalah data, nanti kalau dirapikan, Insyaallah yang kita intervensi tepat sasaran,” ujarnya.
Wihaji juga menyebut bahwa pemerintah tengah mengevaluasi pelibatan kementerian/lembaga dalam penanganan stunting, dari sebelumnya 33 kementerian akan diperkecil agar lebih fokus dan presisi.
Target Nasional Turunkan Stunting ke 14,2 Persen pada 2029
Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan pada 26 Mei 2025 menunjukkan adanya penurunan angka stunting secara nasional dari 21,5 persen pada 2023 menjadi 19,8 persen pada 2024.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan prevalensi stunting nasional terus ditekan hingga mencapai 14,2 persen pada tahun 2029 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
