Pantau - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menerima masukan dari Perhimpunan Periset Indonesia (PPI) guna mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik melalui penyusunan kebijakan berbasis bukti.
Rini menekankan pentingnya mendengarkan masukan dari para ahli agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga tepat sasaran dan berdampak langsung.
"Kementerian PANRB sebagai pembina pelayanan publik, mendorong terciptanya inovasi sebagai respons atas tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks, dinamis, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Maka diperlukan masukan dari banyak pihak, tidak hanya dari masyarakat namun juga para ahli," ungkapnya.
Pelayanan publik yang berkualitas disebut Rini sebagai ujung tombak reformasi birokrasi, sehingga masukan dari para periset dinilai krusial dalam menciptakan perubahan positif dan berkelanjutan.
Ia menambahkan bahwa langkah ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan yang lebih terpadu dan terdigitalisasi.
Peran Strategis PPI dalam Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi
Perhimpunan Periset Indonesia berperan dalam penyusunan evidence-based policy, mendukung pelembagaan inovasi, serta menyatukan arah kebijakan nasional.
PPI juga aktif dalam pengembangan pelatihan, asistensi, dan model pembinaan sumber daya manusia berbasis riset, serta membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan dan tidak tergantung pada figur tertentu.
Tak hanya dalam pelayanan publik, PPI juga dibutuhkan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, guna mewujudkan birokrasi yang kapabel, berdaya saing, dan berintegritas, sesuai arahan Presiden dan Wakil Presiden.
"Birokrasi yang berdampak dapat tercapai apabila kita dapat bekerja secara kolaboratif untuk mencapai tujuan nasional bersama. Apa yang kita kerjakan sesungguhnya bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk masyarakat dan bangsa Indonesia," ujar Rini.
Kementerian PANRB membuka peluang kerja sama lebih luas dengan PPI untuk merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan berfungsi optimal dalam menjawab tantangan birokrasi.
Ketua Umum PPI, Syahrir Ika, menyampaikan apresiasi atas kinerja Kementerian PANRB yang dinilai terus menunjukkan kemajuan, terutama di bidang digitalisasi dan reformasi birokrasi.
Syahrir menyatakan bahwa PPI siap mendukung kementerian dengan sumber daya manusia yang mumpuni, yang berasal dari kalangan periset profesional di bawah naungan BRIN.
"Kami datang dengan konsep rekomendasi dalam berbagai sektor, baik sektor penataan aparatur negara, pelayanan publik, maupun digitalisasi kami siap membantu Kementerian PANRB untuk menghasilkan kebijakan," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pakar PPI, Siti Zuhro, menyebut Kementerian PANRB sebagai lokomotif reformasi birokrasi nasional.
Dengan anggota yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan memiliki beragam keahlian, PPI menyatakan kesiapan untuk mengawal kebijakan kementerian hingga ke level pemerintah daerah.
- Penulis :
- Arian Mesa
