Pantau - DPR mendesak Kementerian Kebudayaan segera membuka naskah Sejarah Nasional untuk uji publik karena dianggap minim transparansi.
Desakan itu muncul saat Komisi X melakukan kunjungan kerja di Universitas Andalas (Unand), Padang, Sumatera Barat, pada Kamis (3/7/2025).
"Dengan uji publik, konten yang memuat potensi kontroversi dapat dikritisi bersama berdasarkan fakta," tegas Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, saat ditemui usai forum akademik tersebut.
Wajib Libatkan Publik
Komisi X DPR menyoroti kurangnya partisipasi publik dalam proses penulisan sejarah nasional yang sedang berlangsung.
Kurniasih menyampaikan bahwa masyarakat luas harus diberi ruang untuk memberikan testimoni, khususnya terkait narasi-narasi sejarah yang berpotensi memunculkan penafsiran tunggal.
"Proses ini harus menyerap masukan dari semua elemen, bukan sekadar elite akademik atau birokrat," jelasnya.
Sebagai bentuk komitmen menyerap aspirasi publik, Komisi X menggandeng akademisi, budayawan, dan sejarawan lokal dalam forum diskusi terbuka di Kampus Unand.
Peran Unand dalam Sejarah Nasional
Rektor Universitas Andalas, Efa Yonnedi, menyambut positif kehadiran Komisi X DPR RI dan mendorong proses penulisan sejarah dilakukan secara inklusif.
"Penulisan ulang sejarah nasional harus jadi tonggak membangun identitas bangsa yang adil dan berpijak pada keragaman lokal," ujar Efa dalam sambutannya di forum terbuka tersebut.
Unand sebagai salah satu kampus tertua di luar Pulau Jawa menegaskan komitmennya dalam mengembangkan sejarah lokal, khususnya warisan Minangkabau, agar terwakili dalam narasi nasional.
Efa juga memperingatkan agar proses ini bebas dari tekanan politik dan tidak mengabaikan komunitas yang selama ini terpinggirkan dari penulisan sejarah resmi.
"Sejarah Indonesia bukan hanya soal elite, tapi juga tentang perempuan, komunitas adat, dan suara-suara yang selama ini dilupakan," ungkapnya dengan tegas.
Desakan Transparansi dan Partisipasi
Komisi X meminta Kementerian Kebudayaan menjadwalkan uji publik sebelum finalisasi naskah.
Kurniasih memastikan pihaknya akan terus mengawasi proses ini agar tidak menyimpang dari prinsip ilmiah dan demokratis.
"Kami ingin penulisan ini ilmiah, partisipatif, dan tidak dijadikan alat politik," pungkas politisi dari Fraksi PKS tersebut di akhir pertemuan.
- Penulis :
- Khalied Malvino
