Pantau - Jawa Timur menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memiliki instalasi karantina terpadu untuk layanan karantina ikan, hewan, dan tumbuhan.
Instalasi ini merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Badan Karantina Indonesia yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada Jumat di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menjelaskan bahwa sistem karantina terpadu akan mempercepat dan mempermudah proses layanan ekspor dan impor.
"Harapannya akan lebih efisien karena eksportir dan importir tidak harus ke kantor atau meja yang berbeda. Insya Allah ini akan lebih terpadu dan terintegrasi," ungkapnya.
Instalasi Terpadu Dibangun di Kawasan Puspa Agro
Instalasi karantina terpadu tersebut akan dibangun di kawasan Puspa Agro, Sidoarjo.
Menurut Khofifah, laboratorium karantina ikan di kawasan itu sudah berjalan dan tinggal menyempurnakan integrasinya dengan sistem bea cukai dan karantina lainnya.
"Lab-nya sudah ada di Puspa Agro. Mudah-mudahan ini akan meningkatkan daya saing produk kita," ia mengungkapkan.
Kepala Badan Karantina Indonesia, Sahat Manaor Panggabean, menyatakan bahwa penandatanganan MoU ini merupakan langkah awal pembangunan model baru layanan karantina nasional.
"Semua isu, baik karantina maupun bea cukai, bisa diselesaikan di satu tempat. Ini akan mempermudah dan mempercepat proses," ujarnya.
Terhubung dengan Sistem Negara Mitra Dagang
Sistem karantina baru ini nantinya juga akan terhubung dengan sistem negara mitra dagang untuk memantau dokumen dan asal-usul barang secara transparan.
Dengan adanya integrasi ini, diharapkan proses ekspor-impor akan menjadi lebih kompetitif di pasar global.
- Penulis :
- Shila Glorya
