Pantau - Pemerintah tengah menyusun strategi inklusi keuangan digital sebagai bagian dari upaya memperkuat program perlindungan sosial (perlinsos), termasuk membentuk portal khusus untuk mencegah penyalahgunaan data bantuan sosial (bansos).
Strategi ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Implementasi Digital Public Infrastructure (DPI) pada Program Perlindungan Sosial Use Case Program Keluarga Harapan (PKH).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan pentingnya percepatan portal perlinsos sebagai bentuk perlindungan terhadap data bansos yang selama ini rawan disalahgunakan.
"Saya harap semua instansi yang terkait, betul-betul melakukan sharing data," ungkapnya dalam rapat tersebut.
Percepatan Portal dan Koordinasi Antar-Instansi Jadi Kunci
Luhut menekankan bahwa realisasi portal perlindungan sosial membutuhkan kerja sama erat antarlembaga pemerintah.
Ia menyebut bahwa setiap instansi harus memahami peran masing-masing dalam mendukung digitalisasi program ini.
Selain itu, ia juga menegaskan perlunya evaluasi berkala agar implementasi program dapat terus disempurnakan.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) turut dilibatkan untuk memastikan transformasi digital perlinsos berjalan lancar dan sistematis.
"Setiap lembaga memiliki peran strategis, seperti sinkronisasi data, penyediaan identitas digital, dan pelaksanaan di lapangan, yang harus terkoordinasi dengan baik," jelas salah satu pejabat dalam rapat tersebut.
Banyuwangi Jadi Lokasi Proyek Percontohan
Proyek percontohan (pilot project) digitalisasi perlinsos akan dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, pada akhir tahun 2025.
"Kami telah memetakan berbagai instansi yang terlibat dalam piloting digitalisasi Perlinsos use case PKH ini, hingga BSSN dan pemerintah daerah lokus piloting, yang direncanakan di Banyuwangi," ungkap seorang perwakilan Kementerian PANRB.
Kementerian PANRB juga menyatakan kesiapan untuk mendukung penuh pelaksanaan program ini melalui kolaborasi dan integrasi data lintas lembaga.
Rini Widyantini, perwakilan dari Kementerian PANRB, menyampaikan keyakinannya bahwa digitalisasi perlinsos akan memberikan manfaat nyata bagi pemerintah maupun masyarakat.
"Saya yakin bahwa inisiatif strategis ini akan menjadi tonggak kemajuan bangsa ke depan. Dan dengan semangat kolaborasi, kita akan mampu menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, mudah, dan tepat guna," ia mengungkapkan.
- Penulis :
- Shila Glorya
