Pantau - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memastikan pengawalan proses digitalisasi dalam pelaksanaan program bantuan sosial (bansos) pemerintah, dengan fokus utama pada Program Keluarga Harapan (PKH).
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyampaikan hal ini dalam rapat koordinasi bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang digelar pada Jumat, 4 Juli 2025.
Kemkomdigi telah menyiapkan infrastruktur digital untuk mendukung penyaluran bansos yang lebih efisien dan tepat sasaran.
SPLP Jadi Andalan, BSSN Terlibat Uji Keamanan
Kemkomdigi bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menguji keandalan dan keamanan sistem digital yang digunakan, terutama Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP).
"Kita tes keamanan sistemnya bersama BSSN. Kami sedang menguji ketahanan sistem saat menerima lonjakan data dalam jumlah besar, karena hal ini krusial agar program berjalan lancar," ungkap Meutya Hafid.
SPLP merupakan sistem kunci dalam ekosistem digital pemerintahan yang menghubungkan data dan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Meutya juga menekankan pentingnya keterbukaan akses data dari semua pihak demi mendukung kelancaran pelaksanaan program perlindungan sosial.
Kolaborasi Lintas Lembaga Diperkuat
Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, mengapresiasi langkah Kemkomdigi dan meminta kementerian serta lembaga terkait segera menyiapkan data yang dibutuhkan.
"Saya juga minta kerja sama yang sudah hebat ini terus dikembangkan, dan proses evaluasi setiap tahap itu nanti dilakukan," ujar Luhut.
Digitalisasi program bantuan sosial menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perlindungan sosial.
Dengan sistem digital yang andal dan terintegrasi, program seperti PKH diharapkan menjangkau penerima manfaat secara lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.
- Penulis :
- Aditya Yohan
