Pantau - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menetapkan status darurat bencana menyusul banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Kota Mataram pada Minggu, 6 Juli 2025.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang digelar di Kantor Gubernur NTB pada Senin malam, 7 Juli 2025.
Status darurat bencana akan berlaku selama 10 hari terhitung sejak tanggal penetapan.
Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah NTB, Lalu Moh Faozal, menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk mempercepat proses pemulihan pasca-bencana.
"Mulai ini kita tetapkan status darurat bencana yang berlaku selama 10 hari. Ini agar proses penanganan bisa lebih cepat dan terkoordinasi," ungkapnya.
Pengaktifan Posko dan Pelibatan ASN untuk Penanganan
Selama masa tanggap darurat, Pemprov NTB akan mengaktifkan posko pengaduan dan posko tindakan di berbagai lokasi terdampak.
Seluruh sumber daya, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), akan dikerahkan dan ditugaskan berdasarkan skema pembagian tugas.
ASN dari lingkup Pemprov NTB akan turun langsung ke lapangan.
Asisten I ditugaskan menangani area perkantoran dinas provinsi di Jalan Majapahit, sedangkan Asisten II dan III akan membantu di wilayah permukiman yang terdampak langsung oleh banjir.
Distribusi bantuan logistik menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah Kota Mataram.
"Distribusi bantuan akan dikoordinir oleh Wali Kota Mataram karena beliau yang paling tahu kondisi dan sebaran wilayah terdampak," jelas Faozal.
Rapat Forkopimda turut dihadiri oleh Kapolda NTB, Danrem, Kajati, Ketua DPRD NTB, Danlanud, Danlanal, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
30 Ribu Jiwa Terdampak, Enam Kecamatan Terendam
Menurut laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, sebanyak 7.676 Kepala Keluarga atau sekitar 30.681 jiwa terdampak banjir akibat hujan deras yang mengguyur Kota Mataram dan sekitarnya.
Banjir menggenangi enam kecamatan, yaitu Sandubaya, Mataram, Cakranegara, Sekarbela, Selaparang, dan Ampenan.
Pemprov NTB akan terus memantau perkembangan di lapangan dan memastikan proses pemulihan berjalan dengan cepat dan tepat sasaran selama masa darurat berlangsung.
- Penulis :
- Aditya Yohan
