Pantau - Banjir dan tanah longsor melanda berbagai daerah di Indonesia sejak awal Juli 2025. Korban terus bertambah, sementara ribuan warga mengungsi.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak pemerintah untuk hadir secara nyata di tengah krisis. Ia menilai negara harus bertindak cepat, sistematis, dan berpihak pada keselamatan warga.
"Atas nama DPR, saya menyampaikan keprihatinan atas sejumlah bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di Tanah Air. Negara harus hadir saat warganya mengalami bencana," kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/3/2025).
Ia menyampaikan, kehadiran negara tidak cukup hanya dalam bentuk simbolik, tapi harus melalui langkah nyata dan menyeluruh di lapangan.
“Pemerintah harus sigap menangani bencana alam dan membantu warga yang menjadi korban. Baik berupa tempat pengungsian, bantuan logistik, dan evakuasi darurat untuk memastikan keselamatan warga,” imbuhnya.
Bencana hidrometeorologi basah seperti banjir mendominasi selama pekan pertama Juli. Hujan deras sejak Sabtu (5/7/2025) mengakibatkan sejumlah wilayah Jabodetabek terendam. Air menggenangi permukiman padat penduduk di Jakarta, Bekasi, dan Tangerang.
Akibatnya, ratusan warga terpaksa mengungsi. Sejumlah rumah rusak parah diterjang arus deras, termasuk fasilitas umum seperti sekolah dan rumah ibadah.
Di luar Jawa, banjir parah juga terjadi di Kota Mataram dan Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Warga mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, termasuk ke rumah ibadah dan kantor pemerintah.
Dua warga dilaporkan tewas akibat tersengat listrik. Selain itu, sejumlah kendaraan hanyut, dan banyak rumah terendam air hingga setinggi dada orang dewasa.
Negara Harus Hadir
Banjir juga meluas ke wilayah timur Indonesia. Polewali Mandar, Buol, Bone, hingga Kendari di Sulawesi terdampak cukup parah. Beberapa daerah lumpuh total akibat jalan utama terendam air.
Banjir bandang di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, terjadi Sabtu dini hari sekitar pukul 03.00 WITA. Hujan intensitas tinggi menyebabkan luapan air dari daerah pegunungan.
Menanggapi kondisi itu, Puan meminta pemerintah daerah untuk sigap memberi informasi terbaru serta menyusun langkah konkret di lapangan. Puan juga mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi bencana susulan.
"Kami mengajak seluruh warga untuk segera melaporkan kejadian kedaruratan dan mengikuti instruksi dari petugas demi keselamatan bersama," tutur Puan.
Selain banjir, longsor merusak wilayah lain. Di Tanggamus, Lampung, 40 rumah rusak dan enam jembatan akses terputus. Longsor di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, mengakibatkan dua warga luka berat dan banyak rumah hancur.
Di Jawa Barat, longsor melanda Bandung Barat dan Bogor. Seorang warga dilaporkan meninggal dunia akibat tertimbun material tanah di Bandung Barat.
Puan menyampaikan dukacita mendalam atas jatuhnya korban jiwa. Ia memuji kerja cepat Dinas Kesehatan dan Kementerian Sosial yang menurunkan tenaga medis ke lapangan. Namun, ia menekankan penanganan tidak bisa bersifat reaktif.
“Harus ada sistem yang bergerak ke lapangan, menyisir kelompok rentan, mendeteksi potensi penyakit menular, dan menjamin semua pengungsi mendapat perlindungan yang layak, termasuk akses air bersih, makanan bergizi, dan tempat tidur yang aman," papar Puan.
Ia juga menegaskan, penanggulangan bencana harus terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional. Puan mendorong agar penanganan bencana menjadi agenda lintas sektor antara pusat dan daerah.
"Saat ini Indonesia menghadapi tantangan iklim yang nyata. Banjir, tanah longsor, dan bencana hidrometeorologi lainnya meningkat. Harus ada mitigasi untuk meminimalisir dampak bencana alam, termasuk jangan sampai ada korban jiwa lagi,” ucapnya.
Dalam jangka panjang, Puan meminta adanya perencanaan kota yang tangguh terhadap bencana. Drainase harus diperbaiki dan masyarakat perlu dibekali edukasi siaga bencana.
"Termasuk upaya pemulihan terhadap rumah warga dan fasilitas umum terdampak bencana agar terus dilakukan secara bertahap seiring dengan perkembangan situasi di lapangan," tutup Puan.
- Penulis :
- Khalied Malvino
