Wakil Ketua MPR Desak Penggantian Penerima Bansos yang Terlibat Judi Online, Sebut Tidak Layak Dibiayai Negara

Pantau - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa penerima bantuan sosial (bansos) yang terbukti menyalahgunakan bantuan untuk bermain judi online (judol) harus segera diganti dengan warga lain yang lebih berhak.

"Kalau sudah diingatkan tapi tidak berubah juga maka penerima bantuan tadi diganti saja dengan orang yang lebih berhak," tegasnya saat kunjungan kerja di Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (11/7/2025).

Hidayat merespons temuan mengejutkan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menunjukkan bahwa sebanyak 571.410 Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bansos terlibat dalam aktivitas judi online sepanjang tahun 2024.

PPATK Ungkap Transaksi Miliaran Rupiah dari NIK Penerima Bansos

Berdasarkan analisis PPATK, total deposit dari ratusan ribu NIK tersebut mencapai Rp957 miliar dengan total transaksi mencapai 7,5 juta kali.

Temuan ini dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan bantuan negara dan menjadi bahan evaluasi besar bagi pemerintah dalam menyalurkan bansos secara tepat sasaran.

PPATK bekerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memastikan penyaluran bansos dilakukan secara efektif sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Hasil analisis rekening penerima bansos akan dijadikan pedoman untuk menindaklanjuti kasus ini, terlebih banyak rekening penerima yang bersifat dormant atau hanya aktif saat menerima transfer bantuan.

DPR dan Kemensos Sepakat Lakukan Koreksi Serius

Hidayat Nur Wahid yang juga anggota Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah bersikap tegas terhadap penyalahgunaan ini, termasuk memberikan sanksi dan mencoret nama-nama yang terlibat dari daftar penerima.

Ia menyatakan bahwa pengalihan bansos kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan adalah langkah yang adil dan tepat.

"Jadi intinya kalau mereka tidak bisa diperbaiki dan menjadi pecandu judol tentu artinya bansos ini tidak berguna sehingga perlu ada sanksi yang lebih tegas," ujarnya.

Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf telah membahas laporan PPATK dan sepakat melakukan koreksi menyeluruh terhadap data penerima bansos.