Pantau - Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) menyepakati kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Aceh, dalam pengelolaan lahan pertanian dan peternakan negara seluas 344 hektare.
Kesepakatan ini ditujukan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus mengoptimalkan aset negara agar dapat memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
“Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, sekaligus mengoptimalkan aset negara agar memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda.
Optimalkan Aset Negara, Dorong Ketahanan Pangan
Agung menyampaikan apresiasinya atas dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bener Meriah serta menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan aset secara maksimal.
“Semangat ini harus kita realisasikan karena pemerintah tidak boleh kalah dalam menggunakan aset. Lahan ini harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung ketahanan nasional,” tegasnya.
Ia juga menekankan perlunya dukungan dari berbagai pemangku kepentingan seperti Forkopimda, Kepolisian, Kodim, dan Badan Pertanahan Nasional guna menyelesaikan pengelolaan lahan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Kementan telah menunjuk Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU HPT) Indrapuri di Aceh sebagai pelaksana teknis di lapangan.
Dorong Model Nasional Pertanian-Peternakan Terpadu
BPTU HPT akan bekerja sama langsung dengan tim dari Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam melaksanakan pengelolaan kawasan tersebut.
“Kesepakatan ini menjadi titik awal bagi pembangunan kawasan pertanian dan peternakan terpadu berbasis optimalisasi aset negara,” jelas Agung.
Kementan berharap kerja sama ini bisa menjadi model nasional dalam mendukung produktivitas pangan dan mendorong kesejahteraan petani serta peternak lokal.
- Penulis :
- Aditya Yohan
