Pantau.com - Kesaksian Setya Novanto dalam persidangan e-KTP langsung menuai polemik. Pria yang akrab disapa Setnov saat menyebut nama Puan Maharani dan Pramono Anung menerima aliran dana e-KTP sebesar USD500 ribu. PDI perjuangan dan Demokrat terlibat perang dingin.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pun menuding jika proyek yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun tersebut terjadi saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Mendengar hal tersebut, Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan pun secara lantang menuding PDIP hanya melakukan upaya 'cuci tangan'.
"Pernyataan Sekjen PDIP yang langsung menyalahkan kebijakan dan program e-KTP lantaran kader-kadernya ada yang diduga terlibat korupsi e-KTP ibarat mencuci tangan yang kotor dan kemudian airnya disiramkan ke orang lain," ujar Hinca dalam keterangan resmi yang diterima Pantau.com, Jumat (23/3/2018).
Baca juga: Bantah Keras Tudingan Setnov Soal e-KTP, PDIP Siap Diaudit
Dia mengatakan, niatan Hasto yang akan menuntut mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi untuk menjelaskan secara gamblang terkait e-KTP patut dipertanyakan. "Sikap melempar kesalahan dan menuding kesana kemari untuk membersihkan diri, bukanlah sikap yang terpuji," imbuh Hinca.
Tudingan kepada kebijakan SBY, kata Hinca, juga 'dilempar' kepada alamat yang salah. Apabila PDIP ingin melakukan protes dan minta konfirmasi maka sepatutnya dilayangkan kepada Setya Novanto yang mengeluarkan statement.
"Kalau membantah dan mengatakan kadernya tidak terlibat, bantahannya harusnya kepada Setya Novanto dan KPK. Majelis hakimlah yang akan memutuskan dalam persidangan yang sah dan akuntabel pada saatnya nanti," jelas Anggota Komisi III DPR itu.
Baca juga: Uang 'Panas' e-KTP Mengalir ke Tubuh Parpol? Yusril Minta KPK Sapu Bersih
Kendati demikian, partai berlambang Mercy itu memastikan tidak akan ikut campur 'bola panas' yang telah dilempar Setya Novanto pasca penyebutan nama Puan Maharani dan Pramono Anung.
"Jangan menarik-narik pihak lain yang tidak ada hubungannya. Partai Demokrat juga tidak akan ikut-ikutan "memvonis" Puan Maharani dan Pramono Anung pasti terlibat. Kami tahu hukum," tegasnya.
- Penulis :
- Dera Endah Nirani
