Pantau - Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini, menegaskan pentingnya peran negara dalam memastikan ketersediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya kaum milenial dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), melalui program nasional 3 Juta Rumah.
Program ini menjadi salah satu prioritas pemerintah yang menargetkan pembangunan satu juta unit rumah di wilayah perkotaan dan dua juta unit di pedesaan.
"Program 3 juta rumah ini sangat menarik karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Intervensi negara sangat dibutuhkan, terutama agar masyarakat tahu secara rinci bagaimana cara mengakses program ini, di mana rumahnya dibangun, dan untuk siapa saja", ungkap Anggia.
Prioritas Pemerataan dan Aksesibilitas
Anggia menekankan pentingnya transparansi dalam penyampaian informasi mengenai distribusi rumah agar publik bisa mengakses dan memahami dengan jelas sasaran dan lokasi pembangunan.
Ia juga mengingatkan bahwa kawasan di luar Pulau Jawa dan Sumatera harus tetap menjadi prioritas dalam program ini.
"Jangan sampai masyarakat di luar pulau besar justru tertinggal. Mereka juga butuh hunian yang layak", ia mengungkapkan.
Menurutnya, rumah yang dibangun bukan hanya harus terjangkau secara harga, tetapi juga layak secara fasilitas dan aksesibilitas, seperti kedekatan dengan sekolah, transportasi umum, dan fasilitas publik lainnya.
"Bukan hanya soal bisa membayar, tapi juga soal bagaimana lokasi perumahan itu bisa dijangkau oleh transportasi, dekat dengan sekolah dan fasilitas umum. Jadi bukan sekadar membangun rumah, tapi membangun perumahan yang manusiawi dan sehat, dengan drainase, lingkungan yang baik serta fasilitas memadai", jelasnya.
Standar Hunian dan Sinergi BUMN
Ketua Komisi VI itu juga menekankan pentingnya standar kelayakan rumah yang dibangun dalam program ini.
"Ruang tamu, kamar tidur, toilet, dan ruang keluarga harus dipikirkan matang. Jangan sampai rumahnya seperti kandang burung, kecil dan tidak layak untuk keluarga", ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa target pembangunan 3 juta rumah adalah angka besar yang memerlukan pengawasan ketat dan keterlibatan berbagai pihak, termasuk swasta.
Tidak semua rumah akan dibangun oleh Perumnas; pengembang swasta dan BUMN lain juga akan dilibatkan untuk mencapai target ini.
"Komisi VI berkomitmen memastikan BUMN dapat bersinergi dalam mendukung program ini. Kami juga akan terus melakukan fungsi pengawasan agar targetnya tidak sekadar menjadi wacana. Masyarakat harus benar-benar bisa merasakan manfaatnya", tegas Anggia.
- Penulis :
- Arian Mesa
