
Pantau - Anggota Ombudsman Hery Susanto menegaskan bahwa Indonesia berpotensi keluar dari jebakan kelas menengah jika mampu melakukan transformasi birokrasi secara menyeluruh.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara peluncuran buku Transformasi Birokrasi Keluar dari Jebakan Middle Income Trap yang digelar di Jakarta pada Kamis, 10 Juli 2025.
Hery menyebutkan bahwa birokrasi memegang peran strategis sebagai ujung tombak dan regulator yang harus hadir dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat.
“Mulai dari pelayanan publik paling sederhana hingga kebijakan strategis negara. Karena itu, kualitas kinerja birokrasi dalam pelayanan publik akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan,” ungkapnya.
Birokrasi sebagai Penggerak Pembangunan
Lebih lanjut, Hery menekankan pentingnya birokrasi untuk mendukung pencapaian delapan cita-cita pembangunan nasional atau Astacita yang menjadi agenda Presiden RI.
Ia juga menyatakan bahwa Ombudsman akan menindaklanjuti berbagai gagasan dalam buku tersebut secara menyeluruh dan terintegrasi.
“Birokrasi kita harus mampu menjadi penggerak dalam mewujudkan Astacita dan menjadi rencana tindak lanjut secara holistik untuk transformasi birokrasi kita,” ia mengungkapkan.
Hery, yang turut menjadi kontributor buku, menjelaskan bahwa buku ini merupakan hasil pemikiran panjang yang diawali dari seminar nasional oleh Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI).
Buku ini memuat berbagai gagasan, data, dan analisis yang disusun secara komprehensif untuk mendorong transformasi birokrasi sebagai solusi atas jebakan kelas menengah.
Dalam buku tersebut, Hery memperkenalkan pendekatan baru bernama eptahelix, sebagai pengembangan dari konsep pentahelix dalam sistem pelayanan publik.
Konsep eptahelix mencakup tujuh unsur utama: pemerintah pusat dan daerah, DPR RI/DPRD, kelompok bisnis, akademisi, pers, masyarakat, serta Ombudsman sebagai simpul pengawas pelayanan publik.
Dukungan MN KAHMI untuk Tata Kelola Birokrasi
Sekretaris Jenderal MN KAHMI, Syamsul Qomar, menyatakan bahwa pihaknya merasa terpanggil untuk memberikan kontribusi nyata kepada pemerintah dalam upaya perbaikan tata kelola birokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Transformasi birokrasi di seluruh sektor pelayanan publik diyakini menjadi jalan untuk membebaskan Indonesia dari jebakan kelas menengah.
Jebakan kelas menengah dijelaskan sebagai situasi ketika suatu negara gagal berkembang menjadi negara berpendapatan tinggi.
Akibat dari kondisi ini meliputi perlambatan pertumbuhan ekonomi, stagnasi pendapatan per kapita, dan tidak meningkatnya standar hidup masyarakat.
- Penulis :
- Shila Glorya