Pantau - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pentingnya pembangunan yang berbasis data dan informasi geospasial yang kredibel untuk menjamin efektivitas dan keadilan pembangunan nasional.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Informasi Geospasial 2025 yang digelar di Jakarta pada Rabu, 16 Juli 2025, AHY menekankan bahwa tata ruang harus menjadi landasan utama dalam setiap pembangunan.
"Tata ruang harusnya menjadi panglima pembangunan, karena tidak boleh ada pembangunan yang dilakukan secara masing-masing, tidak berbasis pada data dan informasi yang kredibel," ungkapnya.
Sebagai kementerian yang bertugas mengorkestrasikan pembangunan infrastruktur lintas sektor, AHY menyampaikan bahwa pembangunan harus mampu memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah menyusun tata ruang wilayah secara nasional hingga ke tingkat kabupaten dan kota.
Penyusunan tersebut, menurutnya, harus berdasarkan pada informasi geospasial yang akurat, seperti peta skala besar 1:5.000 yang memuat berbagai informasi penting.
AHY menegaskan bahwa peta skala besar tersebut harus dijadikan acuan dalam setiap kebijakan pembangunan lintas sektor.
"Tanpa peta skala besar, sulit untuk memiliki tata ruang, terutama dalam menyusun rencana detail tata ruang," tegasnya.
Data Geospasial Jadi Kebutuhan Utama Para Pengambil Keputusan
Menurut AHY, informasi geospasial sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak, mulai dari pengambil kebijakan, pemimpin daerah, pelaku usaha, hingga investor.
"Jadi inilah mengapa informasi geospasial, baik itu data vektor maupun data raster, sangat dibutuhkan bagi para policy makers di semua tingkatan. Informasi geospasial yang kredibel, sangat bermanfaat bagi para perencana pembangunan," ia mengungkapkan.
Ia juga menambahkan bahwa data geospasial sangat krusial dalam membangun konektivitas antarwilayah serta pengembangan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru.
Fokus pembangunan ini adalah untuk mengurangi ketimpangan wilayah yang masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
Dalam kesempatan itu, AHY turut mendorong semua pihak untuk mengawal dan mendukung program World Bank Integrated Land Administration and Spatial Planning.
Program tersebut menurutnya akan mempercepat realisasi Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) dan Kebijakan Satu Tata Ruang (One Spatial Planning Policy).
"Tanpa koordinasi yang baik, tanpa kerja sama, kita sulit untuk mencapai itu," ujar Menko Agus Harimurti.
- Penulis :
- Arian Mesa
