Pantau - Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, mengakui bahwa situs resmi DPR RI kerap mengalami gangguan akibat serangan siber, sehingga publik kadang kesulitan mengakses dokumen legislasi seperti draf RUU KUHAP.
Serangan Siber Jadi Penyebab Gangguan Akses Situs DPR
Indra menjelaskan bahwa situs DPR RI bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Bareskrim Polri untuk menangani masalah tersebut.
"Jadi sangat sering, ratusan kali, bahkan ribuan kali website DPR itu selalu ada upaya penyerangan-penyerangan itu. Itu di-hack, itu banyak sekali," ungkapnya.
Ia mengatakan bahwa dalam beberapa kasus, pihaknya harus mematikan sementara situs DPR RI untuk mencegah kerusakan sistem yang lebih parah.
"Jadi memang apa yang disampaikan teman-teman itu benar, beberapa kali kami harus mengambil tindakan untuk mematikan karena banyak sekali hacker-hacker itu yang mencoba masuk dan menerobos sistem yang ada di kita," jelasnya.
Indra menyebut bahwa keputusan tersebut diambil setelah berkonsultasi dengan lembaga-lembaga kompeten di bidang keamanan siber.
"Biasanya mereka yang merekomendasikan ini tolong Sekretariat Jenderal ini di-shutdown dulu karena serangannya terlalu banyak," katanya.
DPR Tegaskan RUU KUHAP Tidak Ditutup-Tutupi
Menanggapi tudingan bahwa draf RUU KUHAP tidak bisa diakses publik, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa proses legislasi tetap dilakukan secara terbuka.
"Jadi enggak ada yang sama sekali disembunyikan. Jadi saya menolak keras kalau proses penyusunan RUU ini disebut ugal-ugalan. Mungkin yang mengkritik lah yang mengkritiknya ugal-ugalan," ujar Habiburokhman.
Ia menjelaskan bahwa semua dokumen dan draf RUU diunggah segera setelah diperoleh.
"Kami selalu meng-upload, setiap upload segera mungkin setelah kami memperoleh dokumen tersebut," tegasnya.
Ia membenarkan bahwa situs DPR RI sempat mengalami down, tetapi hanya berlangsung singkat.
"Perlu saya jelaskan kemarin sempat down website kami, tapi hanya dalam waktu tidak sampai satu jam sudah diperbaiki kembali. Nah kemudian ada pemberitaan draf RUU tidak ada tidak bisa diakses, draf RUU KUHAP," pungkasnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
