Pantau - Menteri Koperasi dan UKM (Menkop) Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa Provinsi Jawa Timur menjadi prioritas utama dalam pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial melalui pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.
Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus dalam implementasi program tersebut.
"Saya optimistis bahwa Jawa Timur akan menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengembangkan koperasi berbasis desa dan kelurahan," ujar Budi Arie saat Puncak Peringatan Hari Koperasi Ke-78.
Ia menekankan bahwa koperasi bukan hanya sarana ekonomi, tetapi alat perjuangan rakyat untuk memperoleh manfaat langsung dari pembangunan.
Kopdes/Kopkel Merah Putih digagas sebagai bentuk tanggung jawab bersama untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Bojonegoro Miliki Holding Koperasi, Jadi Model Nasional
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa Jatim merupakan provinsi dengan respons tercepat dan penerima dukungan terbanyak dalam program Kopdes/Kopkel Merah Putih.
Ia menekankan pentingnya kedisiplinan dalam pengelolaan koperasi sebagai bentuk tanggung jawab atas mandat Presiden Prabowo Subianto.
"Seperti koperasi yang ada di Bojonegoro justru telah memiliki korporasi, bahkan holding koperasi yang telah mengonsolidasikan berbagai koperasi lain," ungkap Khofifah.
Model holding koperasi Bojonegoro diharapkan menjadi contoh sinergi koperasi dengan dunia usaha, industri, dan lembaga perbankan.
Sampai pertengahan Juli 2025, lebih dari 81.100 desa dan kelurahan telah membentuk Kopdes/Kopkel Merah Putih, dengan sekitar 77.900 di antaranya telah berbadan hukum secara resmi.
Peluncuran Nasional oleh Presiden Prabowo dan Akses KUR Mulai 22 Juli
Peluncuran nasional program Kopdes Merah Putih akan dilakukan oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah.
Sebanyak 103 koperasi percontohan telah ditetapkan sebagai model inspiratif bagi desa-desa lainnya.
Koperasi percontohan ini akan mengelola berbagai unit usaha, termasuk gerai sembako, LPG, pupuk bersubsidi, klinik dan apotek desa, pergudangan, logistik, serta unit simpan pinjam.
Koperasi juga didorong untuk membuka unit usaha sesuai potensi lokal desa dan menjadi offtaker produk-produk desa.
Mulai 22 Juli 2025, koperasi percontohan dapat mengakses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank-bank Himbara.
- Penulis :
- Aditya Yohan
