Pantau - Penanganan terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan kelompok kriminal politik (KKP) di Papua dilakukan dengan pendekatan kultural dan hukum, demikian disampaikan Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz, Brigjen Pol. Faizal Ramadhani.
Ancaman Ganda: KKB Brutal, KKP Ideologis
Menurut Brigjen Faizal, ancaman terhadap keamanan Papua tidak hanya datang dari KKB yang dikenal melakukan kekerasan bersenjata, tetapi juga dari KKP yang bergerak secara ideologis dan terstruktur.
KKB selama ini kerap melakukan aksi brutal dengan senjata api, menyerang aparat keamanan, dan meneror masyarakat sipil.
Sementara itu, KKP bekerja secara lebih terselubung dengan menyusup lewat jalur intelektual, aksi massa, serta propaganda digital yang bertujuan memisahkan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Ini justru lebih berbahaya dalam jangka panjang karena dilakukan melalui proses kaderisasi, agitasi intelektual, dan pembentukan narasi tandingan terhadap negara," ungkapnya.
Faizal menegaskan bahwa KKP memiliki struktur dan jaringan luas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Organisasi seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) disebut menjadi ujung tombak dalam menyuarakan agenda separatis melalui lobi internasional dan keterlibatan diaspora mahasiswa Papua.
Di dalam negeri, mereka menyusup ke berbagai kota studi melalui jaringan mahasiswa seperti Aliansi Mahasiswa Papua (AMP).
Strategi Penanganan dan Tantangan Lapangan
Brigjen Faizal menyatakan bahwa Satgas Damai Cartenz terus memantau dan menangkal disinformasi yang beredar di media sosial terkait program pemerintah di Papua.
"Kami mencatat banyak disinformasi dan narasi provokatif beredar di media sosial yang menyebut program-program pemerintah sebagai bentuk penjajahan baru. Padahal, program tersebut bertujuan menyejahterakan masyarakat Papua," ia mengungkapkan.
Dalam menjalankan tugas, Satgas mengedepankan pendekatan hukum yang adaptif dengan konteks sosial budaya Papua.
"Banyak warga yang secara adat merasa berkewajiban membantu saudaranya di KKB ataupun KKP meskipun tidak mendukung secara ideologis. Di sinilah kami melakukan pendekatan yang persuasif dan humanis. Pelaku utama tetap kami proses hukum, tetapi terhadap simpatisan, pendekatan antropologis menjadi kunci," ujarnya.
Satgas Damai Cartenz juga menghadapi tantangan berat, seperti gugurnya personel hampir setiap tahun, keterbatasan infrastruktur, minimnya dukungan anggaran, serta sistem penghargaan yang belum optimal.
Brigjen Faizal menyebut bahwa regulasi yang ada saat ini belum cukup kuat, terutama dalam menangani propaganda digital dan jaringan ideologis KKP.
Ia pun mendorong adanya kerja sama lintas sektoral untuk menciptakan solusi jangka panjang.
"Masalah Papua tidak bisa hanya dibebankan ke TNI-Polri. Penyelesaian di hulu seperti pendidikan, pembangunan, dan penguatan institusi adat harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh kementerian/lembaga. Kami butuh sinergi yang holistik," tegasnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
