
Pantau - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) secara resmi mengesahkan 80.068 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) sebagai bagian dari program ekonomi kerakyatan yang dicanangkan pemerintah.
Kolaborasi Lintas Kementerian dan Lembaga Dorong Pemerataan Ekonomi
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam pengesahan koperasi ini, termasuk Kemenko Pangan, Kemendagri, Kementerian Koperasi, Kepolisian, TNI/Polri, serta pemerintah daerah.
"Beberapa hari menjelang peresmian Koperasi Merah Putih oleh Presiden, Kemenkum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sudah mengesahkan lebih dari 80 ribu atau tepatnya 80.068 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," ungkap Supratman.
Ia menegaskan bahwa pendirian koperasi ini merupakan bagian dari program Astacita Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan dan penguatan ekonomi dari akar rumput.
"Koperasi Merah Putih diharapkan akan menjadi landasan strategis dalam menumbuhkan ekonomi kerakyatan," tambahnya.
Transformasi Digital Percepat Legalitas Koperasi Desa
Dirjen AHU Kemenkumham, Widodo, memaparkan rincian dari total 80.068 koperasi yang disahkan sejak layanan pendaftaran khusus dibuka pada 1 Mei 2025, yaitu:
- 71.397 unit pendirian baru Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)
- 8.486 unit pendirian baru Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP)
- 141 koperasi lama direvitalisasi menjadi KDMP
- 44 koperasi lama direvitalisasi menjadi KKMP
Widodo menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan hasil nyata dari efektivitas transformasi digital layanan publik Kemenkumham dalam mengakselerasi program prioritas nasional.
"Pencapaian ini menjadi bukti nyata efektivitas transformasi digital layanan publik Kemenkum dalam mengakselerasi program prioritas pemerintah yang berfokus pada pemerataan ekonomi dari tingkat desa," ujarnya.
Akan Diresmikan Presiden 21 Juli
Peresmian Koperasi Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berlangsung pada 21 Juli 2025 di Jawa Tengah.
Program KDMP/KKMP diharapkan menjadi tonggak kolaboratif dalam membangun ekonomi kerakyatan yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan.
- Penulis :
- Aditya Yohan