Pantau - Anggota Komisi X DPR RI, Erna Sari Dewi, menyoroti curahan hati seorang guru honorer asal Bengkulu bernama Rerissa yang viral usai disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI pada Senin, 14 Juli 2025.
Guru honorer tersebut diketahui merupakan pengurus Ikatan Pendidik Nusantara (IPN) Provinsi Bengkulu.
Dalam forum RDPU itu, Rerissa menyampaikan kondisi kesejahteraan guru honorer yang memprihatinkan, termasuk mengungkapkan bahwa banyak guru hanya menerima honor yang tidak layak secara kemanusiaan.
"Saya sangat prihatin mendengar ada guru honorer yang digaji dengan angka seperti itu. Ini adalah gambaran keresahan di lapangan yang perlu ditindaklanjuti dan dicari solusinya," ungkap Erna Sari Dewi.
Respons Pemprov Bengkulu dan Penekanan DPR
Erna mengungkapkan bahwa pernyataan Rerissa tersebut mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Bengkulu, yang kemudian memanggil Rerissa untuk melakukan klarifikasi.
Ia menegaskan bahwa pemanggilan itu harus didasari semangat mendengarkan aspirasi dan mencari solusi bersama, bukan untuk memberi sanksi atau tekanan.
"Hidup mereka sudah cukup sulit. Jangan dibikin tambah susah hanya karena mereka bersuara. Kalau ada yang tidak tepat, mari kita benahi bersama. Yang penting semangatnya adalah perbaikan ke depan, bukan mencari-cari kesalahan mereka," katanya.
Erna juga menilai bahwa kasus ini mencerminkan kurangnya penghargaan negara terhadap jasa para guru honorer yang telah mengabdi dengan tulus.
Momentum Perbaikan Kebijakan
Menurut Erna, momen ini harus dijadikan refleksi oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk memperbaiki sistem penggajian dan perlakuan terhadap guru honorer.
"Kita harus jujur mengakui bahwa negara memang belum bisa memberikan penghargaan yang sepadan terhadap pengabdian guru honorer. Karena itu, ketika mereka bersuara, dengarkanlah. Jangan bungkam semangat mereka untuk memperjuangkan hidup yang lebih baik," ujarnya.
Ia menyatakan kesiapannya mendukung segala upaya perbaikan kebijakan yang berpihak pada guru honorer.
Dukungan tersebut termasuk dalam hal penganggaran dan perumusan regulasi yang lebih adil serta manusiawi bagi tenaga pendidik non-PNS.
- Penulis :
- Shila Glorya
