Pantau - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menginstruksikan agar instansi terkait segera menindak tegas pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam pelanggaran mutu beras atau kasus beras oplosan.
"Dievaluasi saja. Kalau ada kesalahan, tindak saja," ungkapnya saat meninjau lokasi kebakaran di Jalan Kutilang, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pada Minggu, 20 Juli 2025.
Rano tidak memberikan tanggapan lebih lanjut terkait dugaan kasus beras oplosan yang saat ini tengah disorot publik.
Namun sebelumnya, ia telah memastikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan bersikap transparan dan melakukan pendalaman masalah secara objektif.
Rano juga menyatakan bahwa audit serta pemeriksaan internal akan dilakukan oleh Inspektorat DKI Jakarta untuk mengusut dugaan pelanggaran tersebut.
DPRD DKI Akan Panggil BUMD Terkait Dugaan Pelanggaran
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta berencana memanggil salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu FS, yang diduga terlibat dalam kasus beras oplosan.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, mengatakan bahwa pemanggilan dilakukan guna meminta klarifikasi terkait mutu beras yang dijual oleh FS selama ini.
Ia menegaskan bahwa jika terbukti FS mencampur beras dengan mutu di bawah standar premium, maka Pemprov DKI harus menjatuhkan sanksi tegas.
"Saya tidak ingin masyarakat dirugikan karena membeli beras dengan harga premium namun hanya mendapatkan beras bermutu medium," tegas Baco.
Temuan Kementerian Pertanian Picu Reaksi Pemprov
Sebelumnya, Kementerian Pertanian menemukan bahwa beras bermerek dari beberapa produsen yang beredar di pasaran tidak memenuhi standar mutu premium.
Temuan tersebut diperoleh melalui pengujian laboratorium di lima lokasi berbeda.
Selain kualitas yang tidak sesuai standar, Kementerian Pertanian juga menyatakan bahwa produk-produk tersebut dijual melebihi harga eceran tertinggi (HET), sehingga berpotensi merugikan konsumen.
- Penulis :
- Arian Mesa
