Pantau - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan perlunya peran aktif pemerintah dalam menghapus stigma bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan penyumbang pengangguran terbesar di Indonesia.
Negara Harus Hadir dan Membuat Formula Pendidikan SMK yang Efektif
“Campur tangan negara harus ada. Negara harus hadir dan memikirkan hal ini dengan membuat formula yang bagus,” ungkap Lalu Hadrian Irfani dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke SMK Negeri Jawa Tengah di Semarang, Jumat, 25 Juli 2025.
Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berhasil menyusun strategi pendidikan SMK yang efektif dan patut dijadikan percontohan nasional.
Berdasarkan data yang diterima Komisi X, lebih dari 90 persen lulusan SMK Negeri Jawa Tengah telah terserap di dunia kerja.
Sisa lulusan lainnya diketahui melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau bahkan membuka usaha sendiri.
“Ini menjadi contoh baik. Ke depan kami akan mendorong para pemangku kepentingan di bidang pendidikan, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan pemerintah provinsi, untuk meniru langkah Pemprov Jateng dalam memutus stigma negatif terhadap SMK,” jelasnya.
Penyesuaian Jurusan SMK dengan Kebutuhan Industri Jadi Kunci
Lalu Hadrian juga menyoroti pentingnya penyesuaian jurusan di SMK agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
“Penentuan jurusan di SMK harus disesuaikan dengan kebutuhan industri dan usaha. Jika jurusannya tepat, maka lulusannya juga akan lebih mudah diserap oleh dunia kerja,” tegasnya.
Komisi X DPR RI berkomitmen untuk terus mendorong reformasi pendidikan vokasi yang adaptif dan berbasis kebutuhan lapangan.
Langkah ini diharapkan dapat secara signifikan menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia di masa mendatang.
- Penulis :
- Aditya Yohan
- Editor :
- Aditya Yohan
