Pantau - Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Senin, 28 Juli 2025, untuk meninjau perkembangan infrastruktur dan sektor transportasi di wilayah calon ibu kota negara tersebut.
DPR Pastikan Proyek IKN Tepat Sasaran dan Tepat Waktu
Dalam kunjungan tersebut, Komisi V meninjau sejumlah fasilitas strategis seperti Jalan Tol IKN, Rumah Susun ASN, dan Bandara Internasional Nusantara.
Wakil Ketua Komisi V, Andi Iwan Darmawan Aras, menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan pembangunan yang dibiayai oleh APBN.
"Kami ingin memastikan pembangunan ini tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tertib administrasi," ujarnya.
Berdasarkan data yang diterima Komisi V, beberapa fasilitas infrastruktur dan transportasi telah memasuki tahap penyelesaian.
Untuk itu, pihaknya meminta mitra kerja agar mempercepat penyelesaian proyek dan segera melakukan serah terima aset ke Otorita IKN.
"Kami meminta mitra kerja untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan dan segera melakukan serah terima aset ke Otorita IKN," ungkapnya.
Meski mata anggaran pembangunan IKN kini tidak lagi dibahas di Komisi V karena menjadi ranah Komisi II DPR RI, proyek yang sedang berjalan tetap menjadi perhatian karena berasal dari kontrak multiyears tahun-tahun sebelumnya.
Proyek tersebut dijelaskan oleh Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Desa PDTT.
Komisi V juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Gubernur Rudy Mas’ud, atas dukungan strategis yang diberikan dalam pembangunan IKN.
Dukungan itu mencakup penyediaan lahan, komunikasi dengan masyarakat, serta kontribusi lainnya yang memperlancar proses pembangunan.
Pembangunan IKN Jangan Abaikan Kebutuhan Rakyat Kalimantan Timur
Selain meninjau proyek nasional, Komisi V juga menyerap aspirasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur dan transportasi daerah.
Legislator Fraksi Partai Gerindra itu menyoroti besarnya kontribusi Kalimantan Timur terhadap penerimaan negara, khususnya dari sektor sumber daya alam.
Ia mengingatkan bahwa infrastruktur merupakan kunci utama kemajuan daerah.
"Ketersediaan infrastruktur yang baik merupakan mesin utama pendorong investasi, pemacu pertumbuhan ekonomi dan distribusi logistik, serta penunjang utama pemerataan hasil pembangunan, yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Komisi V berpesan agar pembangunan tidak hanya berfokus di wilayah IKN, tetapi juga harus menjangkau kebutuhan nyata masyarakat Kalimantan Timur.
Hal itu mencakup pembangunan akses jalan nasional dan daerah, penyediaan air bersih, perumahan, serta infrastruktur wilayah lainnya.
Kebutuhan di sektor transportasi darat, laut, udara, dan penyeberangan juga menjadi perhatian penting.
Selain itu, pembangunan di daerah tertinggal, program transmigrasi, penguatan sistem informasi dari BMKG, serta peningkatan kemampuan pencarian dan pertolongan saat terjadi bencana juga perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
