Pantau - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan kesiapannya untuk melakukan kajian terkait tingginya biaya transportasi yang selama ini dikeluarkan masyarakat, khususnya pada komponen perjalanan awal atau first mile.
Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (Dirjen ITM) Kemenhub, Risal Wasal, menyampaikan hal tersebut di Jakarta pada Kamis, 31 Juli 2025.
"Kenapa? Ini yang kita kaji. Kalau saat ini masyarakat sampai naik kereta api (ongkos) keretanya murah Rp3.500 sampai Rp6.000, tapi first mile-nya, ojek onlinenya Rp25.000, parkirnya Rp10.000, ini yang akan kita pelajari," ungkapnya.
Biaya Transportasi di Atas Standar Ideal
Berdasarkan data Survei Biaya Hidup yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, diketahui bahwa biaya transportasi menyumbang sekitar 12,46 persen dari total pengeluaran masyarakat di berbagai kota di Indonesia.
Angka tersebut melebihi standar ideal yang ditetapkan Bank Dunia (World Bank), yaitu maksimal 10 persen dari total pengeluaran rumah tangga.
Kota dengan biaya transportasi bulanan tertinggi adalah Bekasi sebesar Rp1,9 juta, disusul Depok Rp1,8 juta, Surabaya Rp1,6 juta, Jakarta Rp1,59 juta, dan Bogor Rp1,2 juta.
Sementara itu, kota lain yang juga mencatat angka signifikan antara lain Batam Rp1,17 juta, Makassar Rp1,15 juta, Jayapura Rp1,12 juta, Balikpapan Rp981 ribu, Palembang Rp918 ribu, Bandung Rp868 ribu, Banjarmasin Rp852 ribu, Medan Rp780 ribu, dan Surakarta Rp712 ribu per bulan.
"Kita akan pelajari bagaimana kita bisa mereduksi biaya perjalanan dari masyarakat baik itu saat bekerja, belanja, tamasya dan sebagainya," ia mengungkapkan.
Subsidi Transportasi Masih Didominasi Pemerintah Daerah
Sebagai informasi tambahan, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan bahwa sekitar 70 persen dari anggarannya digunakan untuk subsidi layanan transportasi umum seperti Transjakarta, MRT, dan LRT.
Sisa anggaran Dinas Perhubungan dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja modal, serta keperluan operasional lainnya.
- Penulis :
- Shila Glorya
