Pantau - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM serta SKK Migas pada 31 Juli 2025, untuk mengatasi hambatan penerimaan pajak di sektor pertambangan mineral, batu bara, dan migas.
Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto, Dirjen Minerba Tri Winarno, dan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, disaksikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
"Penandatanganan PKS ini merupakan milestone yang ditunggu sejak awal tahun," ungkap Bimo.
Dorong Kepatuhan dan Efektivitas Data
Bimo menjelaskan bahwa kerja sama ini lahir dari komitmen DJP untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor-sektor strategis, khususnya pertambangan dan migas.
PKS juga bertujuan menyelesaikan isu-isu perpajakan yang selama ini menjadi tantangan, termasuk pertukaran data dan sinkronisasi antarinstansi.
Melalui kerja sama ini, diharapkan pertukaran data dapat dilakukan secara lebih efektif dan mendukung peningkatan kepatuhan serta pengawasan.
Sebagai bentuk timbal balik atas sinergi yang dibangun, DJP juga akan memberikan fasilitas dan insentif perpajakan kepada pelaku usaha sektor pertambangan dan migas yang berada di bawah pengawasan Kementerian ESDM dan SKK Migas.
Dukungan Penuh dari ESDM dan Harapan Menkeu
Dirjen Minerba Tri Winarno menyatakan bahwa penerimaan negara dari sektor pertambangan mineral dan batu bara harus diupayakan secara kolektif, dan Ditjen Minerba siap mendukung DJP.
Tri menambahkan bahwa DJP akan dilibatkan dalam kegiatan konsinyering bersama pelaku usaha sebagai upaya membangun kedekatan dan sinergi antara otoritas pajak dengan pelaku industri.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap sinergi antara DJP dan Kementerian ESDM mampu menciptakan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien, akuntabel, dan berdampak luas.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa ruang lingkup kerja sama ini meliputi pertukaran dan pemanfaatan data, penggunaan Surat Keterangan Fiskal (SKF) dalam perizinan usaha, penguatan kapasitas SDM, serta koordinasi dalam penyusunan kontrak dan skema bagi hasil migas.
Sinergi ini diharapkan memperkuat penerimaan negara dari sektor pertambangan dan migas yang selama ini menjadi tumpuan dalam penerimaan negara nonmigas.
- Penulis :
- Aditya Yohan
- Editor :
- Aditya Yohan
