Irman Gusman Sambut Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto, Sebut Momentum Hentikan Kriminalisasi Politik

Pantau - Irman Gusman, Senator asal Sumatera Barat, menyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto, serta menyebutnya sebagai langkah strategis dalam merawat demokrasi dan hukum yang sehat di Indonesia.

Keputusan Presiden dan Respons DPR

Presiden Prabowo Subianto mengajukan dua surat permohonan ke DPR RI, yakni abolisi untuk Tom Lembong melalui Surat Presiden Nomor R43 tertanggal 30 Juli 2025, serta amnesti untuk Hasto Kristiyanto.

DPR RI secara resmi telah menyetujui kedua permohonan tersebut.

Menteri Hukum RI, Supratman Andi Atgas, menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan upaya menjaga keutuhan bangsa dan merajut rasa persaudaraan anak bangsa.

Irman Gusman: Jangan Ada Lagi Kriminalisasi Politik

Irman Gusman menilai bahwa keputusan Presiden Prabowo bukan hanya tindakan hukum administratif, tetapi memiliki nilai moral dan kenegarawanan yang luas.

"Jangan ada lagi perselingkuhan hukum dan politik serta kriminalisasi hukum yang merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara," ungkapnya.

Menurut Irman, langkah tersebut menjadi sinyal kuat bahwa negara tidak boleh membiarkan para teknokrat dan politisi dikriminalisasi karena keputusan sah atau sikap politik mereka.

"Bila negara membiarkan teknokrat dan politisi dikriminalisasi karena keputusan sah atau sikap politiknya, maka kita sedang mengirim sinyal bahwa kejujuran dan kebebasan berpikir adalah risiko, bukan nilai," ia mengungkapkan.

Irman juga memuji keberanian Presiden Prabowo sebagai bentuk kenegarawanan yang positif di tengah situasi hukum yang kerap dibajak oleh kepentingan oknum tertentu.

"Langkah Presiden Prabowo ini penting untuk menjaga kondusivitas nasional, merajut kembali rasa persaudaraan antar anak bangsa, dan membangun Indonesia secara inklusif bersama seluruh elemen kekuatan politik yang ada," ungkapnya.

Sebagai Dewan Pakar Majelis Ekonomi Bidang UMKM PP Muhammadiyah, Irman menegaskan bahwa peristiwa ini menjadi momentum tepat untuk melakukan pembenahan serius terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia.