Pantau - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi kepada korporasi yang terbukti lahannya terbakar akibat pembukaan lahan secara ilegal.
Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, dalam keterangan pers di Jakarta.
"Sesuai arahan tegas Presiden Prabowo Subianto, pemerintah mengambil sikap jelas bahwa tidak ada toleransi untuk pembakaran hutan sebagai cara membuka lahan," ujarnya.
Presiden menekankan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab atas lahan yang telah diberikan oleh negara untuk dikelola secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Pendekatan Komprehensif dan Teknologi Ramah Lingkungan
Sikap tegas ini merupakan bagian dari langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang lebih sistematis.
Pemerintah akan menerapkan pendekatan komprehensif melalui penegakan hukum, pemanfaatan teknologi modern, dan kesiapsiagaan berkelanjutan.
Presiden Prabowo juga menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pembukaan lahan menggunakan teknologi modern dan ramah lingkungan.
"Presiden memberikan dukungan penuh untuk pembukaan lahan menggunakan alat-alat modern berteknologi tinggi dan ramah lingkungan," kata Budi Gunawan.
Langkah ini diambil untuk menghindari praktik-praktik pembukaan lahan dengan cara membakar yang selama ini memicu kerusakan ekosistem dan mengganggu kesehatan masyarakat.
Arahan Khusus dalam Rapat Terbatas di Hambalang
Sebelumnya, Presiden memimpin rapat terbatas yang digelar di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 1 Agustus 2025.
Dalam rapat tersebut, Presiden memberikan arahan kepada jajaran kementerian untuk mengantisipasi potensi karhutla selama musim kemarau.
Rapat dihadiri langsung oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Kepala Sekretaris Pribadi Presiden Rizky Irmansyah.
Sejumlah menteri turut bergabung melalui video telekonferensi, antara lain:
- Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi
- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman
- Wakil Menteri Pertanian Sudaryono
- Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto
- Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni
- Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
- Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq
- Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono
- Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan
Arahan Presiden menegaskan bahwa perlindungan lingkungan menjadi prioritas nasional yang harus dijaga secara konsisten oleh semua pihak.
- Penulis :
- Aditya Yohan
