
Pantau - Indonesia resmi terpilih sebagai anggota Dewan Eksekutif Komisi Oseanografi Antarpemerintah UNESCO (Intergovernmental Oceanographic Commission/IOC) untuk periode 2025–2027, mewakili kawasan Asia Pasifik bersama China, Australia, Jepang, India, Pakistan, Palau, Korea, dan Thailand.
Keanggotaan ini membawa tanggung jawab besar bagi Indonesia dalam mengelola koordinasi antarpemerintah terkait isu-isu kelautan global.
Posisi ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi merupakan peluang strategis untuk memengaruhi tata kelola laut dunia, kebijakan data oseanografi, ilmu kelautan, dan pembangunan berkelanjutan dalam kerangka UN Ocean Decade.
Tantangan Identitas Maritim dan Harapan Baru di Bawah Pemerintahan Baru
Kesempatan ini juga dapat menjadi titik balik bagi diplomasi maritim Indonesia, yang selama ini belum menunjukkan arah yang konsisten meski memiliki potensi besar sebagai negara kepulauan.
Meskipun Indonesia telah lama mendeklarasikan diri sebagai negara maritim, hingga kini belum ada program nasional unggulan yang secara serius menangani pendidikan kelautan, tata kelola laut dalam negeri, maupun tantangan maritim di kawasan.
Identitas maritim yang sebelumnya digelorakan melalui konsep Poros Maritim Dunia pada periode pertama Presiden Joko Widodo kini mulai meredup dan kehilangan arah implementasi.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, muncul harapan sekaligus pertanyaan besar: akankah narasi maritim Indonesia kembali dihidupkan dan ditransformasikan menjadi program konkret?
Pembangunan pelabuhan atau penguatan kekuatan angkatan laut tidak cukup untuk membangun kembali agenda maritim nasional.
Upaya tersebut harus menyatu dalam pendidikan, pemahaman generasi muda, serta kesadaran masyarakat pesisir akan pentingnya peran laut dalam kehidupan nasional.
Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki kebijakan dan perencanaan sistemik untuk menghadapi tantangan dasar dalam mendidik rakyat tentang laut dan kemaritiman.
Diplomasi Maritim Harus Melibatkan Masyarakat Sipil
Diplomasi maritim tidak seharusnya berhenti pada pendekatan militer atau sekadar deklarasi multilateral di forum internasional.
Diplomasi yang kuat justru lahir dari keterlibatan masyarakat sipil, integrasi dalam sistem pendidikan, serta kolaborasi lintas sektor—mulai dari riset hingga industri kelautan.
Dengan posisi strategis di IOC, Indonesia memiliki ruang untuk menyelaraskan visi global dan lokal, sekaligus menata ulang peran maritim sebagai bagian penting dari pembangunan berkelanjutan.
- Penulis :
- Aditya Yohan