Pantau - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji, menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 49 persen sasaran utama, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.
"Sudah bagus lah, dulu baru berapa persen, 10 persen, 20 persen, sekarang sudah 49 persen dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang penerima manfaatnya adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Sudah hampir 281 ribu penerima manfaat khusus untuk 3B," ungkap Wihaji.
Ia menekankan bahwa pemberian MBG kepada kelompok 3B sangat penting untuk mencegah stunting, terutama pada masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang sangat menentukan kualitas pertumbuhan anak.
"Stunting salah satu sebabnya kan asupan gizi karena itu dimulai dari hulunya, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi di bawah dua tahun, tetapi di luar itu juga kita jalankan selama bukan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Kalau PAUD nanti tugasnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), tetapi kalau balita non-PAUD tugas kita untuk mendistribusikan," jelasnya.
Presiden Dorong Percepatan, Target 20 Juta Penerima Manfaat
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa secara keseluruhan Program MBG telah menjangkau sekitar 8,2 juta penerima manfaat.
Sasaran tersebut mencakup siswa PAUD hingga SMA, serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di seluruh wilayah Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah penerima manfaat MBG bisa mencapai 20 juta orang sebelum peringatan HUT Ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025.
"Rencananya, akhir Agustus baru kita akan mencapai 20 juta penerima manfaat. Akhir Agustus rencananya, tetapi saya minta bagaimana caranya, pikirkan, bagaimana kita bisa mempercepat. Mereka laporkan, Pak ternyata kita mungkin bisa mempercepat," ujar Presiden Prabowo.
Ia juga mengingatkan bahwa pelaksanaan MBG harus tetap menjaga standar mutu, baik dari sisi penyediaan makanan bergizi maupun tata kelola anggaran.
Dapur-dapur MBG harus dikelola oleh petugas yang telah menjalani pelatihan, dan staf administrasi serta keuangan harus mampu mengelola dana secara akuntabel.
"Dan itu butuh waktu," Presiden menekankan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
