Pantau - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menyatakan bahwa mahalnya biaya transportasi di kota-kota besar disebabkan oleh belum terbangunnya sistem transportasi umum yang terintegrasi dan efisien.
Menurut Iwan, permasalahan ini tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan sektoral yang terpisah-pisah.
" Masalah ini tidak bisa diatasi dengan pendekatan sektoral yang terpisah-pisah. Pemerintah perlu melakukan desain ulang sistem integrasi moda transportasi secara sistemik dan berdasarkan kebutuhan pengguna," ujarnya.
Biaya Transportasi Melebihi Standar Ideal
Survei Biaya Hidup Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 menunjukkan bahwa pengeluaran transportasi menyumbang 12,46 persen dari total biaya hidup masyarakat.
Angka ini melebihi standar ideal Bank Dunia yang menyarankan pengeluaran transportasi tidak lebih dari 10 persen dari total penghasilan.
Kota-kota penyangga ibu kota menjadi daerah dengan beban transportasi tertinggi.
Warga Bekasi rata-rata mengeluarkan Rp1,9 juta per bulan untuk transportasi, disusul Depok Rp1,8 juta, Surabaya Rp1,6 juta, Jakarta Rp1,59 juta, dan Bogor Rp1,2 juta.
Kota lain seperti Batam, Makassar, Jayapura, dan Balikpapan juga mencatat pengeluaran tinggi, antara Rp900 ribu hingga Rp1,1 juta per bulan.
Dorongan Reformasi Transportasi Berbasis Kebutuhan
Iwan menekankan pentingnya pemetaan jalur first mile dan last mile secara menyeluruh agar pengguna dapat menjangkau moda utama dengan mudah.
" Pemetaan jalur first mile dan last mile perlu dilakukan secara menyeluruh. Yang tidak kalah penting adalah memastikan moda pengumpan dan moda utama benar-benar terhubung dalam satu sistem yang ramah pengguna, mudah diakses, dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat," katanya.
Ia juga mendorong penguatan peran pemerintah daerah dalam perencanaan transportasi lintas kawasan serta sinergi antar kementerian dan BUMN sektor transportasi.
Subsidi transportasi, menurutnya, seharusnya tidak hanya difokuskan pada tarif utama seperti kereta atau BRT, tetapi juga mencakup biaya akses ke dan dari moda tersebut.
" Subsidi transportasi sebaiknya tidak hanya difokuskan pada tarif utama seperti kereta atau BRT (Bus Rapid Transit), tetapi juga mencakup biaya akses ke dan dari moda tersebut agar ekosistem transportasi menjadi lebih inklusif," jelas Iwan.
Komisi V DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal proses perencanaan dan penganggaran di sektor transportasi agar berjalan sesuai kebutuhan nyata masyarakat.
" Kami ingin memastikan transformasi juga terjadi dalam aspek layanan, dengan berbasis data dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat," ujarnya.
" Kami meyakini, Pemerintah pastinya telah memikirkan berbagai upaya intervensi untuk memastikan pelayanan moda transportasi bagi masyarakat semakin lebih baik dari waktu ke waktu," tutupnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
