Pantau – Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, mendesak pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk menata ulang alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN agar sesuai amanat konstitusi.
Menurut Mekeng, dana pendidikan seharusnya diprioritaskan untuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, bukan untuk pendidikan kedinasan. Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2022 dan Putusan MK Nomor 24 Tahun 2007, anggaran pendidikan kedinasan tidak boleh diambil dari porsi 20% APBN yang diamanatkan Pasal 31 UUD 1945.
"Untuk anggaran pendidikan kedinasan, pemerintah harus menyiapkan dari sisi anggaran yang lain," tegasnya.
Soroti Kesenjangan Alokasi
Pada APBN 2025, total anggaran pendidikan mencapai Rp724 triliun. Rinciannya:
- Pendidikan formal: Rp91,2 triliun
- Kemendikdasmen: Rp33,5 triliun
- Kemendiktisaintek: Rp57,7 triliun
- Melayani 64 juta siswa/mahasiswa
- Program strategis (PIP, riset, infrastruktur): Rp101,5 triliun
- Pendidikan kedinasan: Rp104,5 triliun untuk 13.000 mahasiswa
"Apakah ini adil? 13.000 orang peserta pendidikan kedinasan mendapat Rp104,5 triliun, sedangkan 64 juta siswa/mahasiswa hanya dikasih Rp91,4 triliun," ujar Mekeng.
Pendidikan Dasar Dinilai Masih Terabaikan
Mekeng menilai penempatan anggaran belum tepat. Masih banyak sekolah di daerah dengan fasilitas tak layak, guru yang belum mendapat bayaran layak, dan keresahan masyarakat terkait kualitas pendidikan.
"Kami tidak anti terhadap pendidikan kedinasan. Tapi jangan ambil dari jatah pendidikan dasar, menengah, dan tinggi," tegasnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
