billboard mobile
Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Kemendagri dan Lemhannas Gelar Kursus Wawasan Kebangsaan untuk Pengurus Parpol

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Kemendagri dan Lemhannas Gelar Kursus Wawasan Kebangsaan untuk Pengurus Parpol
Foto: (Sumber: Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar. ANTARA/HO-Kemendagri/am.)

Pantau - Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri bekerja sama dengan Lemhannas RI menggelar kursus singkat untuk memperkuat wawasan kebangsaan para pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik.

Perkuat Ideologi dan Persatuan Bangsa

Dirjen Polpum Bahtiar mengatakan tujuan kegiatan ini adalah memperkuat wawasan kebangsaan kader parpol sebagai langkah menjaga persatuan dan menghadapi persaingan global.

"Apabila kader pengurus parpol memiliki wawasan kebangsaan yang baik, maka masalah yang dihadapi bangsa Indonesia akan teratasi," ujarnya.

Bahtiar menyebut penguatan kebersamaan bangsa melalui tenun keberagaman akan menjadi kekuatan Indonesia.

"Nah, yang merajut keberagaman itu adalah ideologi dan wawasan kebangsaan. Tidak mungkin bangsa yang besar dan penuh pluralisme, diversity yang luar biasa ini akan terus bertahan kalau tidak ada yang mengikat," tambahnya.

Menurutnya, masyarakat sipil, publik, kader partai, pemerintahan, dan ormas berperan menyatukan keberagaman dalam satu ideologi bangsa.

Ia berharap program kursus singkat ini dapat terus dilaksanakan dengan melibatkan Lemhannas dan lembaga berkompeten untuk menanamkan nilai kebangsaan dan ideologi bagi bangsa Indonesia.

Pembahasan Tren Demokrasi Indonesia

Kegiatan dihadiri oleh narasumber seperti Tenaga Ahli Profesional Lemhannas RI Vita DD Soemarno, Akademisi UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno, dan Peneliti Senior BRIN Moch. Nurhasyim.

Adi Prayitno memaparkan bahwa Indonesia mengalami kemunduran demokrasi pada 2016–2020 berdasarkan data The Economist Intelligence Unit (EIU), Freedom House, dan V-Dem Institute.

Meskipun begitu, ada tren kenaikan demokrasi perlahan pada 2021–2022.

"Meskipun begitu, terdapat sejumlah hal yang dapat meningkatkan optimisme kita terkait demokrasi di Indonesia. Misalnya kemunduran demokrasi di Indonesia tidak separah negara-negara lainnya dan terdapat dukungan elit dan partai politik tertentu yang masih menginginkan untuk menjaga demokrasi di Indonesia," ujarnya.

Penulis :
Aditya Yohan
Editor :
Tria Dianti