Pantau - Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia (KND RI) melakukan kunjungan ke Jayapura, Provinsi Papua, untuk memastikan pelaksanaan Sekolah Rakyat berjalan inklusif dan ramah terhadap penyandang disabilitas.
Bangun Perspektif Inklusif sejak Dini
Kunjungan ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan berkualitas di semua jalur dan jenjang, termasuk bagi penyandang disabilitas.
Pelaksanaan Sekolah Rakyat tahun 2025 berlangsung di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Jayapura, pada Selasa, 12 Agustus 2025.
Kegiatan ini diikuti siswa-siswi dari Kota Jayapura dan Kabupaten Biak, serta diisi dengan sosialisasi dan edukasi pengarusutamaan isu disabilitas kepada siswa, guru, dan pamong.
"Setidaknya para siswa mulai mengenal berbagai ornamen dan peralatan yang berkaitan dengan disabilitas, ditambah lagi kehadiran jajaran pendamping dari Balai Kemensos tersebut cukup memberikan perspektif dasar kepada siswa. Selain itu tentunya KND menyaksikan langsung pelaksanaan sekolah rakyat di lapangan terkait perspektif siswa termasuk pamong dan guru terhadap isu disabilitas," ungkap perwakilan KND.
Meski saat ini belum terdata siswa disabilitas, KND menegaskan pentingnya membangun pemahaman bahwa ragam disabilitas tidak selalu tampak kasat mata, seperti disabilitas mental atau intelektual.
"Perspektif ini penting disampaikan sejak awal, sehingga kelak teridentifikasi maka para siswa dapat saling mendukung. Karena sekolah rakyat harus inklusif dan terbuka untuk semua termasuk bagi disabilitas," lanjutnya.
Sekolah Rakyat Sebagai Instrumen Pemutus Rantai Kemiskinan
Sekolah Rakyat merupakan program nasional yang digagas melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Program ini bertujuan memutus mata rantai kemiskinan antar generasi dengan menyediakan akses pendidikan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin.
"Tentu jika di lapangan ada hambatan-hambatan serta keterbatasan, hal ini pelan-pelan untuk dipelajari bersama-sama. Meskipun Sekolah Rakyat di Jayapura belum ada siswa disabilitas, namun perlu ada perspektif dari siswa, guru, dan pamong tentang disabilitas sebagai langkah awal dalam membangun inklusivitas," jelas pihak KND.
KND juga mengapresiasi semangat anak-anak dalam mengikuti proses belajar sebagai modalitas untuk meraih masa depan lebih baik.
"Setiap individu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kami juga apresiasi pengelolaan Sekolah Rakyat di Balai Kemensos Jayapura," tambahnya.
KND berharap Sekolah Rakyat dapat menjadi sarana bagi anak-anak untuk keluar dari lingkaran kemiskinan melalui jalur pendidikan.
Seorang siswa menyatakan rasa bangganya bisa bersekolah di Sekolah Rakyat.
"Saya senang sekolah di sini dan saya bisa menggapai cita-cita menjadi arsitek," ungkapnya.
KND menegaskan bahwa pelaksanaan Sekolah Rakyat perlu didukung dengan infrastruktur pembelajaran yang berkualitas untuk menciptakan generasi yang siap membangun Indonesia Emas 2045.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
