billboard mobile
FLOII Event 2025 - Paralax
ads
Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Pengawasan Ketat Kemensos Cegah Penyimpangan Pengadaan 15 Ribu Laptop Sekolah Rakyat

Oleh Arian Mesa
SHARE   :

Pengawasan Ketat Kemensos Cegah Penyimpangan Pengadaan 15 Ribu Laptop Sekolah Rakyat
Foto: Menteri Sosial Saifullah Yusuf didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo menjawab pertanyaan pewarta saat ditemui di Kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta (sumber: ANTARA/M Riezko Bima Elko Prasetyo)

Pantau - Kementerian Sosial (Kemensos) memperketat pengawasan pengadaan 15 ribu laptop bagi siswa Sekolah Rakyat guna mencegah praktik kong-kalikong atau penyimpangan yang berpotensi merugikan negara.

Pengawasan Proses Pengadaan

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pengawasan dilakukan secara ketat oleh Inspektorat Jenderal Kemensos dengan melibatkan otoritas terkait agar proses pengadaan berjalan transparan dan akuntabel.

"Sedang dalam proses, dan kami ingin prosesnya benar, tidak ada penyimpangan, transparan, tidak ada kong-kalikong, Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial sudah saya minta untuk mengawal dengan baik," ungkap Gus Ipul, sapaan akrab Mensos Saifullah Yusuf.

Pengadaan laptop ini merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan penunjang pendidikan bagi sekitar 9.700 siswa Sekolah Rakyat tahap pertama.

Selain laptop, Kemensos juga menyiapkan pengadaan seragam siswa dengan total anggaran sekitar Rp140 miliar pada tahun ini.

"Mudah-mudahan lancar, mohon doa restunya," kata Gus Ipul.

Latar Belakang Program Sekolah Rakyat

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah (Desil 1 dan 2) dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pada tahap pertama, Kemensos menargetkan pembangunan 159 lokasi Sekolah Rakyat rintisan di seluruh Indonesia.

Sebanyak 70 lokasi sudah beroperasi sejak pertengahan Juli–Agustus 2025, sedangkan sisanya akan diluncurkan bertahap pada awal September 2025.

Jumlah siswa pada tahap pertama sekitar 9.700 anak yang dididik dan didampingi lebih dari 1.400 guru serta 2.000 tenaga kependidikan, termasuk wali asrama dan wali asuh.

Dari jumlah tersebut, 2.007 siswa mulai menerima dukungan Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) setelah sebelumnya belum terdaftar sebagai penerima jaminan kesehatan.

Dalam pidato kenegaraan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2025, Presiden Prabowo menegaskan Sekolah Rakyat sebagai program prioritas untuk pemerataan akses pendidikan dan percepatan pemutusan rantai kemiskinan ekstrem hingga 0 persen.

Presiden menargetkan penambahan 100 Sekolah Rakyat baru setiap tahun hingga menjangkau seluruh anak-anak kurang mampu di pelosok negeri.

Pemerintah juga akan menyalurkan 288 ribu televisi berbasis internet smart TV ke sekolah-sekolah reguler di pelosok untuk mendukung pembelajaran virtual dari guru-guru terbaik di Indonesia.

Penulis :
Arian Mesa