billboard mobile
Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Ketua DPD RI Soroti Polemik Pati, Ingatkan Kepala Daerah Jaga Selaras Kebijakan Nasional

Oleh Arian Mesa
SHARE   :

Ketua DPD RI Soroti Polemik Pati, Ingatkan Kepala Daerah Jaga Selaras Kebijakan Nasional
Foto: Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menjawab pertanyaan wartawan usai Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta (sumber: ANTARA/Fath Putra Mulya)

Pantau - Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menegaskan pihaknya terus mengawasi kebijakan daerah agar selaras dengan kebijakan nasional, termasuk dalam merespons protes warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terhadap kebijakan Bupati Sudewo.

"Kita sudah banyak melakukan fungsi pengawasan dan akan terus melakukan fungsi pengawasan, termasuk bagaimana memastikan kebijakan di tingkat daerah itu selaras dengan kebijakan nasional yang tidak bertentangan dengan aturan," ucap Sultan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Sorotan terhadap Kepemimpinan Bupati Pati

Menurut Sultan, polemik di Pati lebih dipicu oleh gaya kepemimpinan Bupati Sudewo yang dinilai kurang memiliki sensitivitas terhadap warganya.

"Saya melihat itu. Saya tidak mau masuk kepada apa yang dibuat, tapi lebih kepada leadership, gaya, itu sangat memengaruhi bagaimana publik itu bisa merespons baik atau tidak," ujar Sultan.

Ia menekankan kepala daerah perlu memiliki gaya kepemimpinan, komunikasi publik, dan komunikasi politik yang baik agar kebijakan dapat diterima masyarakat.

"Karena apa? Karena slip of tongue, salah omong, tidak sensitif, itu justru meskipun niatnya baik, kalau disampaikan dengan cara-cara yang komunikasinya tidak baik, apalagi pejabat publik yang sangat harus punya tingkat atau daya sensitivitas tinggi," tutur Sultan.

Bupati Sudewo Tolak Mundur Meski Didemo

Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo menolak mundur meski ribuan warga menuntutnya berhenti dari jabatan.

"Tentunya tidak bisa harus berhenti dan mundur dengan tuntutan seperti itu, karena semua ada mekanismenya," kata Sudewo di Pati, Rabu (13/8).

Sudewo menegaskan tetap menghormati proses politik yang berlangsung di DPRD Kabupaten Pati, termasuk hak angket yang diajukan anggota dewan.

DPRD Kabupaten Pati telah membentuk panitia khusus (pansus) angket pemakzulan Bupati Sudewo akibat kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, seperti kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Aksi unjuk rasa besar-besaran terjadi pada Rabu (13/8) di alun-alun kota, dengan ribuan warga menuntut Sudewo mundur dari jabatannya.

Penulis :
Arian Mesa