Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani resmi membuka Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025), dengan menegaskan pentingnya kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat, penguatan fungsi legislasi, dan efisiensi anggaran di tengah ketidakpastian global.
Penegasan Visi dan Tantangan DPR
Tahun sidang baru ini menjadi periode kedua masa bakti DPR 2024–2029.
Puan menyebut tantangan yang dihadapi bukan hanya administratif, tetapi juga menyangkut persoalan mendasar seperti keadilan sosial, pemerataan pembangunan, dan kedaulatan nasional.
“Pendekatan pembangunan bisa berbeda, tetapi tujuan akhirnya sama: rakyat harus hidup lebih layak, lebih sejahtera, dan lebih bermartabat,” ungkapnya.
DPR bersama pemerintah memegang tanggung jawab konstitusional untuk memastikan setiap kebijakan di bidang hukum, pertahanan, pembangunan, maupun anggaran dirumuskan secara cermat dengan mempertimbangkan risiko jangka pendek dan panjang.
Ia menegaskan bahwa dokumen RPJMN menjadi kompas pembangunan sehingga “tidak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi misi Presiden.”
Fokus Legislasi, Pengawasan, dan Anggaran
Sepanjang tahun pertama masa bakti, DPR dan pemerintah telah menyelesaikan pembahasan 14 undang-undang.
Pada masa sidang ini, DPR akan memfokuskan 11 RUU yang masih dalam Pembicaraan Tingkat I dengan mengutamakan kualitas daripada kuantitas legislasi.
Puan menegaskan partisipasi publik yang bermakna akan terus dikedepankan sebagai wujud kedaulatan rakyat.
Dari sisi pengawasan, DPR menerima 5.642 laporan masyarakat selama setahun terakhir atau rata-rata 15–16 laporan per hari, dan sebagian besar telah ditindaklanjuti dengan rekomendasi kepada pemerintah.
DPR juga siap memberikan teguran politik terbuka kepada pembantu presiden yang kinerjanya tidak sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Menjelang pidato Presiden tentang Rancangan APBN 2026, Puan mengingatkan bahwa penyusunan anggaran harus mempertimbangkan perlambatan ekonomi global, keterbatasan ruang fiskal, dan kebutuhan belanja negara yang selalu lebih besar dari pendapatan.
“Dalam keterbatasan ruang fiskal, pemerintah harus menetapkan prioritas belanja yang efektif dan efisien,” ujarnya.
Masa persidangan akan berlangsung hingga 2 Oktober 2025, dan Puan menutup pidato dengan ajakan kepada seluruh anggota DPR untuk menghasilkan kebijakan yang melindungi, menyejahterakan, dan mencerdaskan rakyat serta berkontribusi pada tatanan dunia yang lebih baik.
- Penulis :
- Arian Mesa
