Pantau - Sebanyak 80 kapal perikanan mengikuti Upacara Peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di kolam Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman, Muara Baru, Jakarta, Minggu (17/8/2025), sebagai bentuk nasionalisme masyarakat kelautan dan perikanan dalam merayakan kemerdekaan.
Upacara dipimpin oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Lotharia Latif, yang bertindak sebagai inspektur upacara.
Kegiatan ini sekaligus mempertegas peran penting subsektor perikanan tangkap dalam menjaga ketahanan pangan dan menopang perekonomian nasional.
Laut sebagai Ruang Ekspresi Kebangsaan
Lotharia Latif menyampaikan bahwa keikutsertaan para nelayan dan kapal perikanan dalam upacara ini merupakan simbol nyata sinergi dan solidaritas sektor kelautan dan perikanan bagi kehidupan bangsa.
“Laut adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah dan masa depan Indonesia. Melalui 80 kapal yang ikut dalam upacara HUT Ke-80 RI, ini menunjukkan nelayan dan pelaku usaha perikanan selalu siap menjaga semangat kemerdekaan dan kedaulatan dari laut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan nelayan,” ujarnya.
Ia juga membacakan sambutan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, yang menegaskan komitmen KKP dalam mendukung enam program prioritas Presiden RI, salah satunya program ekonomi biru.
“Kami ingin masyarakat merasakan langsung bahwa laut bukan sekadar ruang produksi, tetapi juga ruang ekspresi kebangsaan. Di sinilah semangat merah putih berkibar dengan megah di atas kapal-kapal nelayan kita,” tegas Lotharia.
Penangkapan Ikan Terukur dan Masa Depan Ekologi Laut
Dalam sambutannya, Menteri Trenggono menyoroti pentingnya kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, sebagai bentuk keberlanjutan ekologi laut dan strategi pembangunan ekonomi kelautan yang merata.
Program penangkapan ikan terukur dinilai sebagai langkah konkret untuk menjaga produktivitas perikanan nasional dan melindungi ekosistem laut untuk generasi mendatang.
Ia juga menekankan bahwa program ekonomi biru bertujuan meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja, menambah nilai ekonomi sektor perikanan, serta memperbesar penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sumber daya alam kelautan.
Upacara diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk para nelayan, perusahaan perikanan, TNI AL, Polair, Bakamla, PSDKP KKP, serta instansi dan komunitas maritim lainnya.
Agenda ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan mempertegas identitas Indonesia sebagai negara bahari yang merdeka dan berdaulat.
- Penulis :
- Aditya Yohan
