Pantau – Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, menegaskan bahwa penerapan Astacita harus menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar pemerataan pembangunan dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Astacita dan Makna Kemerdekaan Sejati
Menurut Sultan, peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI menjadi momentum penting untuk mempertegas makna kemerdekaan sejati, yaitu ketika seluruh rakyat menikmati keadilan pembangunan.
"Kemerdekaan sejati baru terasa ketika seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga di daerah 3T, merasakan pemerataan ekonomi, akses kesehatan, dan infrastruktur yang layak," ungkapnya.
Ia menyatakan bahwa DPD RI akan mendukung penuh implementasi Astacita sebagai peta pemerataan pembangunan hingga ke level daerah.
"Astacita bukan sekadar janji politik, ini spektrum pemerataan dari pangan, energi bersih, pendidikan, kesehatan, maritim hingga konektivitas, yang harus kami kawal agar benar-benar berjalan di lapangan," ujarnya.
Salah satu prioritas yang tengah didorong DPD RI adalah masuknya RUU Pemerintahan Daerah (RUU Pemda) ke dalam Prolegnas Prioritas.
Menurut Sultan, RUU Pemda merupakan instrumen penting untuk memperkuat otonomi dan akuntabilitas daerah.
"RUU Pemda harus memastikan pemerataan fiskal, perbaikan layanan dasar, dan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pembangunan. Banyak daerah masih merasakan ketertinggalan dari pusat, kewenangan dan anggaran harus jelas agar pembangunan terasa nyata," tegasnya.
Kolaborasi Nyata Pusat dan Daerah
Sultan juga menekankan pentingnya sinergi nyata antara pusat dan daerah dalam berbagai sektor, terutama ekonomi, kesehatan, dan infrastruktur.
"Kita harus mendorong pemerataan investasi, memperkuat UMKM, menjamin akses fasilitas kesehatan dasar, dan mempercepat pembangunan jalan, pelabuhan, serta konektivitas internet. Sinergi pusat-daerah harus berbasis kolaborasi, bukan sekadar retorika," katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa kebebasan politik belum cukup jika tidak disertai keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
Pernyataan tersebut sejalan dengan gagasan demokrasi hijau yang ia tuangkan dalam bukunya berjudul Green Democracy.
Menurutnya, arah pembangunan Indonesia ke depan harus mengintegrasikan prinsip keberlanjutan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan, terutama dalam menghadapi krisis iklim global.
"Demokrasi kita harus lebih substansial: tidak hanya prosedural, melainkan berpihak pada daerah, ekologi, dan generasi mendatang," jelas Sultan.
Di akhir pernyataannya, Sultan mengajak semua pihak untuk bersatu mempercepat pemerataan dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang sesungguhnya, sesuai tema HUT ke-80 RI yaitu Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.
"Mari jadikan HUT ke-80 ini sebagai momentum mempercepat pemerataan dan menjadikan Indonesia yang lebih adil, hijau, dan bersatu bagi seluruh wilayah," pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
