Pantau - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menyatakan bahwa 60 persen dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada semester I tahun 2025 telah dialokasikan untuk sektor produksi.
"Distribusi KUR harus dilihat dari aspek kualitasnya. Mengukurnya dari 60 persen alokasi dana KUR itu harus ke sektor produksi," ungkap Maman saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kadin Bidang Koperasi dan UMKM di Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Fokus Penyaluran KUR Bergeser ke Kualitas
Maman menilai bahwa selama 10 tahun terakhir, program KUR yang mengalokasikan dana hingga Rp300 triliun per tahun terlalu fokus pada pencapaian angka kuantitatif.
Ia menekankan bahwa penyaluran dana ke sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan industri pengolahan harus menjadi prioritas.
Saat ini, Kementerian UMKM mewajibkan bank-bank penyalur KUR untuk memprioritaskan aspek kualitas penyaluran, bukan hanya jumlah dana yang tersalurkan.
Indikator keberhasilan program KUR kini diukur berdasarkan jumlah dana yang masuk ke sektor produksi, dengan target minimal sebesar 60 persen dari total dana.
"Kalau selama ini tidak pernah (penyaluran KUR untuk sektor produksi) sampai di angka 60 persen, paling 52, 53, 52, 53 persen," jelasnya.
Efek Berganda dan Realisasi Penyaluran
Maman berharap dengan meningkatnya penyaluran ke sektor produksi, akan tercipta efek berganda seperti peningkatan penyerapan tenaga kerja dan naiknya permintaan bahan baku lokal.
Target ini didukung oleh penerapan sistem monitoring baru yang dilakukan di tingkat regional.
Sistem tersebut memungkinkan pemantauan penyaluran KUR secara lebih intensif dan berdampak langsung terhadap kinerja bank penyalur.
Hingga 19 Agustus 2025, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp169,2 triliun atau 52,1 persen dari target Rp300 triliun tahun ini.
Dana tersebut telah disalurkan kepada 2,90 juta debitur, terdiri dari 1,05 juta debitur baru dan 1,08 juta debitur graduasi.
Dari total dana tersebut, Rp101,9 triliun atau 60,3 persen telah masuk ke sektor produksi, melebihi ambang batas minimal yang ditetapkan pemerintah.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
