Tampilan mobile
FLOII Event 2025 - Paralax
ads
Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

99 Persen Koperasi Merah Putih di Jawa Timur Sudah Berbadan Hukum, Khofifah Dorong Skema Konsinyasi

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

99 Persen Koperasi Merah Putih di Jawa Timur Sudah Berbadan Hukum, Khofifah Dorong Skema Konsinyasi
Foto: Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (sumber: Biro Adpim Pemprov Jatim)

Pantau - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa sebanyak 8.420 atau 99 persen dari total 8.494 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jawa Timur telah berbadan hukum sebagai koperasi baru.

Tantangan Permodalan Koperasi

Khofifah menjelaskan bahwa dari total KDKMP, sebanyak 74 unit masih dalam tahap pengembangan, sementara 68 koperasi sudah mulai beroperasi di kabupaten/kota seluruh Jawa Timur.

Ia mengungkapkan mayoritas KDKMP menghadapi persoalan permodalan karena modal awal rata-rata di bawah Rp2 juta.

Untuk itu, ia mendorong penguatan modal melalui kerja sama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara), Danantara, maupun Bank Pembangunan Daerah.

Khofifah menegaskan, "Berbagi proses ini tentu nanti akan sangat terkait. (Misalkan) Bulog ini apakah akan konsinyasi, dan seterusnya."

Ia menyinggung skema pembayaran pasokan barang dari sejumlah BUMN, seperti beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Bulog, gas elpiji dari Pertamina Patra Niaga, serta pupuk dari Pupuk Indonesia.

"Jikalau skema pembayarannya adalah cash on delivery, maka memang butuh modal yang besar," ujarnya.

Skema Konsinyasi dan Dukungan CSR

Sebagai solusi, Khofifah menawarkan skema konsinyasi di mana BUMN memasok komoditas, sementara koperasi menyediakan lapak, dengan pendapatan koperasi berasal dari bagi hasil penjualan sesuai kesepakatan.

"Barang yang disuplai BUMN dapat menggunakan skema konsinyasi dan bisa diberikan harga lebih murah. Memang kalau misalkan gula dari Bulog dan dana dari ID Food ini sebagai solusi permasalahan modal sehingga KMP hanya sediakan gerai dan rak untuk display," tuturnya.

Ia juga mendorong perlakuan khusus terhadap KDKMP yang dibentuk berdasarkan instruksi Presiden, termasuk dukungan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari perbankan untuk penguatan modal, pendampingan bisnis, tata kelola, serta promosi gerai.

"Dana CSR untuk pendampingan bisnis, tata kelola, dan dana promosi untuk makeup gerai dan mencantumkan logo bank pada gerai tersebut," jelasnya.

Cara tersebut sudah diterapkan koperasi di Jabon, Sidoarjo, dengan memasang logo bank BRI di gerainya.

"Kalau itu bisa diikuti dengan yang lain, tentu akan bagus," tambah Khofifah.

Apresiasi Pemerintah Pusat

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengapresiasi capaian program KDKMP di Jawa Timur dan berharap provinsi lain dapat menirunya.

"Semoga ini (capaian Jatim) bisa menjadi proyek percontohan daerah lain," katanya.

Ia menekankan pentingnya satuan tugas (Satgas) dalam pelaksanaan program di lapangan.

"Perlunya satgas itu untuk membina. Jika bisa, saya minta tiga tahun dibina," ungkap Zulkifli.

Penulis :
Shila Glorya