Pantau - Komisi V DPR RI menegaskan komitmennya membantu Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam penataan kawasan kumuh serta penyediaan akses air bersih dengan memasukkannya ke dalam program APBN 2025.
Fokus Penataan Kawasan Kumuh
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyatakan bahwa penataan kawasan kumuh akan dianggarkan sebesar Rp20 miliar.
"Ini akan kita masukan dalam program penataan kawasan kumuh pada APBN 2025. Kita anggarkan Rp20 miliar, namun daya serap dengan kondisi yang ada sekitar Rp8,7 miliar," ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa penataan difokuskan pada lingkungan, bukan rumah warga, karena banyak rumah berdiri di atas lahan sewa yang sudah ditempati puluhan tahun.
"Lingkungannya yang kita tata, bukan rumahnya. Mudah-mudahan setelah ditata lebih layak dan humanis," katanya.
Masalah Air Bersih Jadi Sorotan
Selain penataan lingkungan, Lasarus juga menyoroti persoalan minimnya ketersediaan air bersih yang berdampak pada Pasar Sejati.
Menurutnya, pasar tersebut tidak berfungsi maksimal karena pedagang enggan menempati kios tanpa adanya air bersih.
"Ini juga akan kita tindaklanjuti agar pasar bisa difungsikan. Dengan begitu, pedagang yang berjualan di depan rumah atau pinggir jalan bisa dipindahkan ke pasar ini," tegasnya.
Dari sembilan kecamatan di Kubu Raya, enam kecamatan sama sekali belum terlayani air bersih.
"Kabupaten Kubu Raya ini daerah penyangga, tapi masih banyak daerah kumuhnya. Dan dari sembilan kecamatan, masih ada enam kecamatan yang pelayanan air bersihnya nol persen. Ini PR besar yang harus segera kita tuntaskan," ungkap Lasarus.
Dukungan Pemerintah Daerah dan Pusat
Dalam kunjungan kerja ini, Lasarus turut didampingi jajaran Kementerian PUPR, yaitu Dirjen Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Dirjen Perumahan Perdesaan Imran, Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati, serta Direktur Air Minum Ditjen Cipta Karya Oscar Siagian.
Kehadiran mereka bertujuan melihat langsung kondisi lapangan serta merespons kebutuhan infrastruktur di Kubu Raya.
Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menyambut baik dukungan DPR RI dan Kementerian PUPR dalam mempercepat pembangunan daerah.
"Seperti janji kampanye saya, saya serius berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan provinsi agar mereka mengambil peran sebagai booster percepatan pembangunan di Kubu Raya. Kalau tidak, pembangunan akan stagnan," ujarnya.
Sujiwo menekankan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, pusat, dan DPR RI sangat penting, tidak hanya terkait anggaran tetapi juga teknis perencanaan, data yang akurat, serta kesiapan lahan.
Menurutnya, langkah tersebut krusial agar pembangunan tepat sasaran dan menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
- Penulis :
- Shila Glorya
