Pantau - Deputi Sistem Tata Kelola Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, Tigor Pangaribuan, mendorong pemerintah daerah se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memperkuat infrastruktur pertanian lokal demi mendukung kelancaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tantangan Pasokan dan Infrastruktur
Menurut Tigor, program MBG tidak hanya berdampak positif bagi penerima manfaat, tetapi juga membuka peluang ekonomi besar bagi penyedia bahan baku dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"MBG ini selain berdampak positif bagi penerima manfaat tetapi juga membuka peluang ekonomi besar bagi penyedia bahan baku dan pengelola SPPG," ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa tantangan terbesar dalam pelaksanaan program ini adalah keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, dan pasokan bahan baku pangan lokal.
“Bayangkan, satu dapur bisa menghabiskan 300 kilogram sayuran per hari. Jika ada 100 SPPG, berarti butuh sekitar 30 ton sayuran," kata Tigor.
Ia mengingatkan, jika kebutuhan bahan baku tidak dipasok dari dalam daerah, maka keuntungan ekonominya akan dinikmati pihak luar Kepulauan Bangka Belitung.
Karena itu, ia menegaskan pentingnya memperkuat sektor pertanian lokal agar mampu menjadi penyuplai utama kebutuhan MBG.
Potensi Ekonomi dan Ajakan untuk Produktif
Saat ini, terdapat lima SPPG yang telah beroperasi di Kepulauan Babel, yaitu di Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Belitung Timur, dan Pangkalpinang, dengan jumlah penerima manfaat mencapai 421.413 orang.
Penjabat Sekretaris Daerah Kepulauan Babel, Fery Afrianto, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program ini dengan memanfaatkan lahan secara produktif.
“Saya mengajak masyarakat memanfaatkan lahan yang ada secara maksimal, agar manfaat ekonomi dari program ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat kita sendiri,” ujarnya.
Penguatan pertanian lokal menjadi krusial tidak hanya untuk ketahanan pangan, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi masyarakat seiring pelaksanaan Program MBG di wilayah tersebut.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
