Pantau - Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Mochammad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa lembaganya siap melaksanakan keputusan pemerintah dan DPR RI terkait perubahan nomenklatur BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
"Kalau istilah di pesantren, sami’na wa atho’na. Diperintah sebagai badan, kami siap, diperintah sebagai kementerian, juga siap. Namun memang akan lebih leluasa jika berbentuk kementerian," ujar Irfan di Jakarta.
Menunggu Pengesahan Resmi DPR
Irfan menyampaikan bahwa secara prinsip sudah ada kesepakatan terkait perubahan kelembagaan menjadi kementerian.
Namun, pengesahan formal masih menunggu ketok palu dalam rapat paripurna DPR.
Meski BP Haji tidak hadir dalam rapat Panitia Kerja (Panja) dengan DPR RI, lembaga ini tetap memberikan masukan melalui tim teknis haji pemerintah.
"Tentu jika nanti disahkan menjadi kementerian, kami bersyukur. Tapi itu sekaligus menjadi amanah besar. Ini bentuk kepercayaan dari Presiden Pak Prabowo dan juga rakyat melalui DPR yang harus kami balas dengan pelayanan terbaik bagi jamaah haji," kata Irfan.
Persiapan SOP dan Penyesuaian Personel
Irfan menyebut BP Haji sudah mempersiapkan diri sejak awal untuk dua kemungkinan, yaitu tetap sebagai badan atau bertransformasi menjadi kementerian.
Persiapan tersebut mencakup penyusunan ratusan Standar Operasional Prosedur (SOP), mulai dari pendaftaran jamaah hingga layanan lainnya.
"Kita sudah siapkan ratusan SOP, mulai dari SOP pendaftaran jamaah sampai layanan lainnya. Jadi tinggal menyesuaikan saja. Kalau tetap sebagai badan, kami jalankan SOP badan. Kalau jadi kementerian, kami jalankan SOP kementerian," jelasnya.
Ia menegaskan bahwa perubahan status kelembagaan akan membawa tanggung jawab yang lebih besar.
"Ini tanggung jawab luar biasa. Semua mata akan tertuju kepada kami. Maka sejak awal saya tekankan kepada seluruh tim, kita tidak boleh main-main. Yang diharapkan dari kami adalah performa pelayanan yang terbaik bagi jamaah," tegas Irfan.
Penyesuaian Struktur di Daerah
Terkait kebutuhan personel, Irfan menyebut tidak banyak perubahan di tingkat pusat.
Namun, di daerah akan ada penyesuaian dengan menarik personel dari struktur Kementerian Agama.
"Untuk pusat, sementara ini tidak terlalu banyak tambahan. Tapi di daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, sebagian Kabid Haji dan Kasi Haji akan kami tarik untuk masuk dalam struktur Kanwil atau Kantor Kementerian Haji," ujarnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
