Pantau - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengajak DPRD kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk berkolaborasi mengatasi krisis pengelolaan sampah yang kian mengkhawatirkan.
Ajakan Kolaborasi DPRD
Ajakan tersebut disampaikan Eddy dalam forum Local Legislator Fellowship yang dihadiri anggota DPRD dari berbagai daerah.
Ia menegaskan bahwa sebagai bagian dari MPR RI, fokus utamanya adalah menjalankan mandat konstitusi untuk memastikan hak rakyat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
"Di MPR RI, saya memulai inisiatif baru untuk fokus pada pemenuhan hak rakyat untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945," katanya.
Eddy menjelaskan salah satu langkah utama adalah mengatasi krisis sampah yang paling banyak terjadi di kota-kota besar.
Krisis Sampah dan Peran Pemerintah Daerah
Data menunjukkan Indonesia memproduksi 56 juta ton sampah per tahun, namun hanya 40 persen yang dapat diolah, sedangkan 60 persen sisanya tidak terkelola.
"Menyebabkan bukan hanya masalah lingkungan, tapi juga masalah kesehatan dan sosial yang berkepanjangan," ujarnya.
Eddy menekankan pentingnya peran DPRD kabupaten/kota untuk bersama-sama mencari solusi, sementara MPR siap menjadi fasilitator bagi pemerintah daerah.
"Kami juga sudah menemui beberapa wali kota dan bupati yang bermasalah dengan sampah dan siap memfasilitasi khususnya untuk teknologi pengolahan sampah menjadi energi," ucapnya.
Ia juga mendorong DPRD mendukung langkah Menko Pangan Zulkifli Hasan yang tengah memfinalisasi revisi Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 terkait pengolahan sampah menjadi energi.
"Harapannya perpres baru nantinya akan membuat pengolahan sampah lebih terintegrasi dengan penerapan teknologi waste to energy dan juga disertai dengan komitmen anggaran yang memadai dan investasi yang menarik," ujar Eddy.
- Penulis :
- Arian Mesa
