DPR dan Kemendagri Sepakat Dorong Pemda Cari Sumber PAD Alternatif Selain Pajak

Pantau - Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepakat mendorong pemerintah daerah (pemda) meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan mencari sumber alternatif selain pajak.

Kesepakatan dalam Rapat Dengar Pendapat

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan, "Kami juga sepakat untuk memastikan bahwa setiap upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah itu hendaknya dilakukan secara hati-hati, tidak memberatkan warga, dilakukan sosialisasi, dan pemerintah daerah didorong secara inovatif dan kreatif untuk mengupayakan, mengikhtiarkan sumber-sumber alternatif pendapatan asli daerah," ungkapnya.

Bima Arya menjelaskan hal itu usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI dengan agenda pembahasan pengawasan Kemendagri terhadap kemandirian fiskal daerah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Dia menambahkan, "Dan itu didorong bagi pemerintah daerah untuk mengupayakan tadi. Jadi tidak hanya bersumber dari pajak, tetapi banyak sumber-sumber pendapatan alternatif."

Beberapa sumber alternatif yang dapat digunakan pemda selain pajak antara lain kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), obligasi daerah, corporate social responsibility (CSR), serta kerja sama internasional.

Bima Arya juga menegaskan, "Jadi Kemendagri dan Komisi II bersepakat bahwa dari data-data yang ada, seluruh pemerintah daerah harus didampingi, difasilitasi, agar memiliki kemampuan fiskal yang kuat dan mandiri."

Kemandirian Fiskal Jadi Tolak Ukur Desentralisasi

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menilai kemandirian fiskal daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan desentralisasi Indonesia di usia 80 tahun.

Ia mengatakan, "Salah satu titik krusial keberhasilan 80 tahun ini, kesepakatan kita dengan Kemendagri bagaimana penguatan kemandirian fiskal ini merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dari demokratisasi, otonomi daerah, dan desentralisasi."

Komisi II DPR RI dan Kemendagri juga sepakat membangun sistem evaluasi berkala, termasuk membentuk dashboard pemantauan kinerja fiskal daerah.

Aria Bima menyebut, “Kami sudah sepakat tadi ada dashboard monitoring untuk memberikan dukungan terhadap hal-hal yang menyangkut peningkatan pendapatan daerah, terutama juga bagaimana memaksimalkan aset lewat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).”