Pantau - Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto melakukan kunjungan kerja ke PLTU Kalteng-1 yang dikelola PT SKS Listrik Kalimantan di Desa Tumbang Kajuei, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.
Tinjau PLTU Kalteng-1
"Kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi operasional PLTU berkapasitas 2x100 MW yang telah beroperasi secara komersial sejak November 2020 serta memastikan kontribusinya bagi masyarakat setempat," kata Sigit di Palangka Raya, Selasa.
Ia menekankan pentingnya pemerataan akses energi listrik di Kalimantan Tengah, terutama karena daerah ini merupakan wilayah penghasil batubara dengan sumber daya melimpah.
Distribusi listrik, lanjutnya, harus bisa menjangkau hingga desa-desa agar masyarakat mendapat manfaat langsung.
Dalam kunjungannya, Sigit mendorong PT SKS untuk meningkatkan penyediaan listrik bagi warga lokal serta mendukung program swasembada energi nasional.
Sigit juga mengapresiasi inisiatif positif PT SKS dalam mendukung pembangunan daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat lokal.
Dalam kesempatan itu, ia melihat kapasitas produksi PLTU dan berdialog dengan pengelola untuk memahami tantangan operasional yang ada.
Sigit mendorong optimalisasi infrastruktur energi lokal agar manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Tengah.
Kunjungan ini disebutnya sebagai bentuk pengawalan aspirasi masyarakat Kalteng terkait pemerataan akses listrik.
" Kami mengajak semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan PLN, untuk bersinergi mewujudkan target 100 persen desa berlistrik, sejalan dengan visi swasembada energi nasional," ungkapnya.
Sidak Agen LPG Bersubsidi
Selain ke PLTU, Sigit juga melakukan inspeksi mendadak ke agen LPG 3 kg subsidi milik PT Resbayu di Kota Palangka Raya.
"Sidak ini bertujuan untuk memastikan distribusi LPG bersubsidi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran, sejalan dengan amanat pemerintah untuk mengoptimalkan subsidi bagi masyarakat yang berhak," katanya.
Dalam sidak tersebut, ia memeriksa pendistribusian, ketersediaan stok, serta kepatuhan agen terhadap harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Ia berdialog dengan pengelola agen serta sejumlah konsumen untuk mendengar keluhan dan memastikan tidak ada praktik penyelewengan seperti penjualan di atas HET atau distribusi ke pihak yang tidak berhak.
Sigit menegaskan bahwa LPG 3 kg bersubsidi harus diprioritaskan bagi masyarakat miskin dan rentan.
"Saya ingin memastikan bahwa subsidi LPG 3 kg ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan disalahgunakan. Kalteng sebagai daerah yang kaya sumber daya harus mendapatkan manfaat nyata dari kebijakan energi nasional," kata Sigit.
- Penulis :
- Arian Mesa
